TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas keamanan Malaysia membongkar jaringan perekrut tenaga kerja asing ilegal di Bandar Baru Klang, Selangor, Malaysia. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan, jaringan tersebut juga memperdagangkan TKI ilegal.
"Dari penggerebekan oleh polisi Malaysia, ada 105 tenaga kerja asing yang diselamatkan. Sebanyak 95 orang di antaranya adalah TKI sektor informal penata laksana rumah tangga," kata Jumhur di Jakarta, Selasa, 4 Desember 2012.
Jumhur menjelaskan, penggerebekan berlangsung awal Desember lalu di sebuah gedung di Bandar Baru Klang. Dalam operasi tersebut, polisi menciduk tiga pria berkewarganegaraan Malaysia yang merupakan pegawai agensi, lima WNI, serta empat orang warga Kamboja dan Filipina sebagai supervisor agensi di lokasi itu.
Terendusnya keberadaan jaringan tersebut, kata Jumhur, adalah berkat kerja sama polisi Malaysia dengan satuan imigrasi setempat. Jaringan tersebut diduga telah merencanakan sejak awal untuk menyelundupkan TKI tidak berdokumen lengkap ke Malaysia.
Pemerintah Indonesia menerapkan moratorium atau penghentian sementara penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga ke Malaysia sejak Juni 2009. Alasannya, selama ini perlindungan terhadap TKI di Malaysia masih lemah. Kebijakan moratorium belum dicabut lantaran pemerintah Indonesia dan Malaysia belum mencapai kesepakatan soal perlindungan TKI.
Meskipun keran pengiriman TKI legal ditutup sementara, masih banyak tenaga kerja menyusup ke Malaysia. Selama moratorium diberlakukan, BNP2TKI memperkirakan sekitar 11 ribu TKI masuk ke Malaysia lewat kerjasama kelompok tertentu dengan oknum Malaysia.
Jumhur berharap TKI ilegal ditekan dengan pengetatan jalur-jalur menuju Malaysia oleh aparat Indonesia. Pengetatan itu, kata dia, juga mesti dibarengi kerja sama dengan otoritas Malaysia.
"Semoga tindakan tegas tidak berhenti di kasus ini saja karena nasib dan kehormatan TKI mesti diselamatkan," ujarnya.
ISMA SAVITRI
Berita terpopuler politik:
Misbakhun Bebas Berkat ''Jasa'' Orang-orang Ini
Potret Politikus: dari Korupsi sampai Nikah 4 Hari
SBY Minta Mendagri Pantau Bupati Garut
Ditahan di Guntur, Apa Kata Jenderal Djoko Susilo?
2 Hakim Agung Ini Diduga Loloskan PK Misbakhun
