TEMPO.CO, Makassar - Mulai tahun 2013, pemerintah Indonesia merintis program pendidikan menengah universal atau pendidikan 12 tahun yang diharapkan tuntas pada 2025. Untuk mendukung program ini, pemerintah membutuhkan anggaran Rp 25 triliun agar program wajib belajar ini bisa dilaksanakan secara gratis.
"Sehingga tidak ada lagi beban bagi peserta didik," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dalam acara Konferensi Guru Besar IV di Hotel Grand Clarion Makassar, Selasa, 27 November 2012.
Agung mengatakan, pemerintah berharap pada 2030 seluruh angkatan kerja minimal berpendidikan sekolah menengah. Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam struktur angkatan kerja dan tingkat pendidikan. Komposisi penduduk yang bekerja masih didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yakni sebesar 62 persen.
Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi, pemerintah akan membuka perguruan tinggi baru serta memperbesar daya tampung perguruan tinggi yang sudah ada. "Tahun depan satu institut teknologi akan didirikan di Samarinda dan satu institut seni akan didirikan di Sumatera Utara," kata Agung.
Kepada guru besar, Agung berharap mereka memiliki waktu yang banyak untuk mendedikasikan keilmuannya bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. "Sebab dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 telah diatur bahwa batas usia guru besar adalah 70 tahun," katanya.
Selain itu, guru besar telah mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah. Gaji guru besar juga secara bertahap disesuaikan dengan beban dan produktivitas kerjanya. "Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi para guru besar untuk tidak melakukan penelitian," kata Agung.
MUHAMMAD YUNUS
