TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan meminta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengevaluasi kembali program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang masih berjalan saat ini. Desakan ini muncul dalam dialog dengar pendapat yang digelar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tentang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 2013, Senin, 19 November 2012.
Kebijakan soal RSBI ini dinilai berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda dalam pemerataan pendidikan. “Dengan status RSBI, kami khawatir pemerintah akan lebih memperhatikan sekolah itu, termasuk mengalokasikan anggaran lebih besar demi pengembangan infrastrukturnya,” kata seorang warga, Muhammad Taufik, dari Forum Peduli Yogyakarta.
Menurut dia, meski kebijakan pengelolaan RSBI lebih banyak di tangan pemerintah pusat, hal itu dinilai akan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam hal penguatan mutu pendidikan sekolah reguler yang jumlahnya lebih banyak. “Kami berharap ada evaluasi lagi. Sebab, di tengah kesenjangan ekonomi saat ini, semua golongan masyarakat tetap memiliki hak memperoleh pendidikan yang merata dan porsi yang sama. Jangan diukur kaya dan miskin,” kata dia.
Anggota forum lainnya, Kurniawan, menilai RSBI yang ditangani pemerintah pusat tapi dirintis oleh daerah itu perlu dievaluasi. Ini berkaitan dan relevan dengan konteks posisi geografis. “Jika RSBI itu berdiri di pedesaan, dengan kultur yang berbeda dengan perkotaan, apakah internasionalisasi lebih penting daripada pengembangan muatan lokalnya,” kata dia. Menurut dia, pemerintah provinsi harus berani mengajukan posisi tawar. Jadi, jika RSBI tetap dijalankan, harus memuat kurikulum lokal yang mengembangkan potensi daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tavip Agus Rayanto menyatakan kewenangan RSBI memang menjadi domain dari pemerintah pusat. Hal ini membuat daerah tak dapat bergerak banyak. Pemerintah melihat ada kesenjangan, khususnya seputar RSBI dan sekolah reguler. Program di RSBI yang lebih padat membuat biayanya lebih tinggi dibanding sekolah reguler.
Anggota DPRD DIY, Istianah, mengatakan, pada 2013, pemerintah daerah akan mengusulkan penyesuaian dengan kurikulum yang mencakup muatan lokal bagi seluruh daerah, termasuk sekolah RSBI.
PRIBADI WICAKSONO
Terpopuler:
Foto Obama Gaya ''Alay'' Mendunia
Mahasiswi Telanjang demi Kalender Amal 2013
Militer Israel Siapkan Operasi Bawah Tanah
Pria Turki Perkosa Bebek
Selingkuhan Bos CIA "Rekonsiliasi" dengan Suami
David Cameron Desak Israel Akhiri Serangan