TEMPO.CO, Denpasar - Beberapa hari setelah kerusuhan di Lampung, warga Bali tidak tinggal diam. Rabu siang, 31 Oktober 2012, ratusan pemuda Bali dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali. Dengan pakaian adat Bali ringan dan mengatasnamakan diri sebagai warga Bali, mereka menuntut keadilan untuk ribuan warga Bali yang menjadi korban.
Beberapa ormas yang tergabung dalam aksi ini antara lain Baladika, Persatuan Pemuda Bali (PBB), Cakrawayu, Jala Satria Garuda, dan Tarung Derajat. Massa menuntut agar aparat berlaku adil terhadap seluruh lapisan masyarakat. Terutama aparat di Lampung. Pasalnya, mereka berpendapat, aksi kekerasan harusnya dapat dihindari jika aparat bisa bersikap tegas.
Bagi mereka, adanya aksi yang mengarah pada pembantaian massal merupakan ciri negara yang tidak memiliki wibawa. Massa juga menuntut upaya penyelesaian dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
“Kalau perlu, Gubernur (Bali-red) menghadap Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) agar Presiden cepat menyelesaikan permasalahan,” ujar Ketua Harian PBB Made Muliawan Arya dalam orasinya.
Suasana sedikit memanas oleh orasi dan teriakan-teriakan massa. Mereka mendesak agar ditemui oleh wakil rakyat. Massa yang makin lama makin banyak jumlahnya ini akhirnya ditemui Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi.
“Saya pasti sangat menyesalkan semua kejadian di Lampung. Itu adalah masalah kecil yang menjadi besar,” kata pria yang akrab disapa Cok Rat ini, menenangkan massa. Cok Rat berjanji menyampaikan aspirasi ini ke tingkat parlemen yang lebih tinggi.
Cok Rat juga setuju bila Presiden harus turun tangan dalam hal ini. “Bila perlu akan ke Presiden agar pemerintah punya tanggung jawab,” kata dia.
Ketua Dewa Persatuan Pasraman Bali (DPPB) Acharya Yogananda meminta masyarakat Bali tidak mudah terpancing dan tidak memperuncing masalah. “Aparat harus segera mencari akar persoalan sehingga tidak meluas,” ujar dia di tempat terpisah.
KETUT EFRATA
Berita lain:
Dua Unit Tank Leopard Datang Pekan Ini
Di Senayan, Ahok Pernah Ditawari Upeti
Kriminalisasi Penyidik Novel Diadukan ke Ombudsman
Jodi Rooseto Jadi Kapolda Jabar, LSM Protes
Lily Wahid Sebut Upeti di DPR Seperti Kentut
