TEMPO.CO , Jakarta:Untuk meredam potensi konflik di Kabupaten Poso, Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, mempunyai empat kiat. Saran Kalla tersebut meliputi langkah pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.
Tiga kiat Jusuf Kalla itu adalah pemerintah harus menciptakan perekonomian yang baik dan berkeadilan kepada masyarakat. Hukum harus ditegakkan. Pemimpin agama harus mampu memberikan pemahaman keagamaan yang benar kepada pengikutnya. "Masyarakat sendiri yang harus mengatasinya persoalan di Poso ini. Jangan terlena," kata Kalla saat menggelar pertemuan dengan tokoh agama di rumah jabatan bupati Poso 23 Oktober 2012.
Kalla datang bersama mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin. Dua orang ini adalah pelopor perdamaian masyarakat Poso saat konflik suku, agama, ras, dan antragolongan, yang dideklarasikan melalui naskah perjanjian Malino I dan Malino II.
Menurut Kalla, beberapa persoalan Poso akhir-akhir ini, seperti kasus penembakan warga sipil, pembunuhan terhadap dua anggota polisi, serta serangkaian aksi teros bom lainnya, sudah tidak bisa lagi dikaitkan dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan.
"Konflik agama sudah lama berakhir. Ini hanya persoalan pemahaman dan ideologi. Ada orang tertentu yang tidak ingin melihat kedamaian di Poso," ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia. "Jangan merusak apa yang sudah kita perbaiki selama ini."
IRFAN ABDUL GANI
Berita Terpopuler
Jurus Jitu Marzuki Alie Supaya Jadi Anggota DPR
Auditor BPK Temui Andi Mallarangeng Soal Hambalang
Polri Dinilai Mulai Sejalan dengan KPK
Tersangka Simulator Versi Polri Diserahkan ke KPK
PAN-PPP Usung Bibit Waluyo di Pilkada Jawa Tengah
PPATK: Jejak Transaksi Hambalang ''Gelap''
