TEMPO.CO, Purwokerto - Puluhan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto menandatangani petisi penolakan terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menilai apa yang saat ini terjadi terhadap KPK merupakan upaya pelemahan terhadap komisi antikorupsi itu.
"Sudah lama pemberantasan korupsi di negeri ini mendapat rintangan dari berbagai pihak," ujar juru bicara penandatanganan petisi, Indaru Setyo Nurprojo, yang juga dosen Ilmu Politik Unsoed, Senin, 8 Oktober 2012.
Petisi ini ditandatangani oleh 37 dosen di kampus itu. Menurut Indaru, pihak yang turut menikmati kondisi-kondisi koruptif negeri ini akan selalu berusaha menghalangi setiap langkah menuju Indonesia bersih. Ia menilai, dalam beberapa hari terakhir ini, masyarakat melihat jelas bagaimana motor-motor penggerak pemberantasan korupsi di negeri ini dilemahkan.
KPK yang dibentuk pada 2003 silam dinilai merupakan secercah harapan untuk membersihkan negeri ini dari para perampok uang negara. Meski KPK bukanlah lembaga yang sempurna, kata dia, lembaga ini dinilai berhasil menyelamatkan uang rakyat yang diambil oleh para koruptor. "Sehingga pantas masyarakat dan bangsa ini akan membela sekuat tenaga jika lembaga ini dikebiri," ujarnya.
Ahmad Sururi, dosen Hubungan Internasional Unsoed, menambahkan, saat ini mereka melihat ada upaya secara sistematis untuk melemahkan KPK. Upaya itu tampak dari rencana revisi UU KPK. "Pelemahan kedua yang terlihat secara gamblang, yakni ketika ada penjemputan paksa salah satu penyidik terbaik KPK, Novel Baswedan, oleh pihak Polri," katanya.
Ia menilai penjemputan paksa itu adalah upaya pelemahan KPK karena Novel Baswedan tengah memimpin penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan jenderal petinggi Polri. Kasus yang dituduhkan terhadap Novel pun tampak penuh kejanggalan.
Betapa tidak, kata dia, kasus tersebut terjadi pada 2004, dan pihak keluarga korban tidak pernah melaporkan Novel ke pihak kepolisian. Karena itu, para dosen ini meminta Presiden SBY segera bersikap atas kekisruhan yang tengah terjadi ini. "Kami menuntut Presiden SBY untuk segera turun tangan," dia menambahkan.
ARIS ANDRIANTO
Berita Terpopuler:
Profil Novel Baswedan, Penyidik yang Lurus Hati
Sang ''Ndoro'' Pengendali Proyek
Polri: Kapolri Tak Perlu Tanggung Jawab
Cerita Para Penyidik yang Diteror Polisi
Ini Akibatnya Jika Bercinta Sambil Mengemudi
