Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapolda Sumatera Selatan Serahkan Berkas Dukungan  

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Petugas menata miniatur pada ruang simulasi suasana Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Jalan Garut, Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/9). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Petugas menata miniatur pada ruang simulasi suasana Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Jalan Garut, Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/9). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Kapolda Sumatera Selatan, Dikdik Mulyana Arief Mansur, menggandeng mantan Sekretaris Daerah Indramayu, Cecep N.S. Toyib, maju lewat jalur perseorangan pada pemilihan Gubernur Jawa Barat. 

Hari ini keduanya datang ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat untuk menyerahkan berkas dukungan sebagai syarat pencalonannya. Dikdik dan Cecep datang sekitar pukul 09.15 pagi ditemani oleh tim suksesnya. 

Pasangan perseorangan itu merupakan pasangan pertama yang menyerahkan berkas pesyaratan pencalonan dari jalur perseorangan. "Keduanya menyampaikan berkas dukungan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur,"  kata Sekretaris Pokja Pencalonan, Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Humas Sekretariat KPU Jawa Barat, Peppy W. Darmawan, di Bandung, Selasa, 2 Oktober 2012. 

Menurut Peppy, kedua bakal pasangan calon itu masih diberi waktu untuk mengirimkan sisa berkas dukungan yang dibutuhkan hingga syarat minimal dukungan  3 persen jumlah penduduk, berkisar 1,4 juta orang terpenuhi. "Memang diizinkan oleh ketentuan untuk dikirim sebagian-sebagian, tapi batas waktunya sampai 5 Oktober 2012," kata dia. 

KPU mensyaratkan penyerahan berkas dukungan itu harus dilakukan oleh masing-masing pasangan calon sendiri. Selain berkas, bakal pasangan calon perseorangan itu wajib menyerahkan daftar tim kampanyenya. "Selanjutnya kontak kami dengan tim kampanye," kata Peppy.

Dikdik mengatakan dia merasa termotivasi mengikuti pemilihan gubernur lewat jalur perseorangan itu karena kecintaannya pada kampung halaman serta konstitusi memberikan peluang untuk itu. "Keluarga juga mendukung," kata dia. 

Karena itu, Dikdik mengajukan pensiun dini di kepolisian untuk mengikuti pemilihan gubernur. Surat pengajuan pensiun dini itu diserahkannya hari ini kepada Kapolri. Sejatinya, Dikdik akan memasuki masa pensiun tahun depan. 

Hal itu dilakukan Dikdik karena Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 menpersyaratkan anggota Polri aktif yang ikut pencalonan pilkada harus mengajukan pengunduran diri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dikdik mengatakan berkas dukungan untuk dia merata di semua kabupaten/kota di Jawa Barat. Jumlah terbesar berasal dari Cianjur dan Sukabumi. "Kami  harapkan (raihan suara berasal dari) basic kami Priangan Timur dan sekitar Subang serta Purwakarta di mana saya pernah lama bertugas di sana. Tapi realitas dukungan terbanyak malah dari Cianjur dan Sukabumi," ujarnya. 

Pasangannya yang mengambil posisi bakal calon wakil gubernur, Cecep, mengaku tertarik dengan pinangan Dikdik itu karena sudah kenal lama. "Beliau (Dikdik) itu santri. Visinya tawadhu dan kami sudah lama bersahabat," kata dia. 

Cecep juga sudah mengajukan pensiuan sebagai Sekda Indramayu sejak 1 Februari 2012 lalu. "Saya mau istirahat dan tidak bersedia diperpanjang sebagai sekda," ujarnya. 

Tim sukses pasangan itu, Dedin Nazarudin, mengatakan Dikdik dan Cecep merupakan teman lama sejak SLTA di Bandung. Keduanya sering "dijodohkan" oleh teman-teman seangkatannya untuk maju di pemilhan gubernur. Pembicaraan serius soal itu baru dilakukan dua bulan belakangan ini.

Dedin mengatakan berkas dukungan yang dipersiapkan untuk diserahkan pada KPU Jawa Barat berjumlah 1,8 juta orang. Baru sebagian berkas itu yang diserahkan. "Masih ada, sedang di jalan," kata dia. 

AHMAD FIKRI

Berita Terkini:

Warga Minta Gerbang Gunung Padang Seperti Dulu 

Penyerahan Berkas Calon Perseorangan Jabar Dimulai 

Badan Narkotika Tangkap Tiga Pengedar

TNI Bangun Satu Batalion Infanteri di Perbatasan Malaysia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.


Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur Sumatera Utara yang juga Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (tengah) menerima ucapan selamat dari kader PKS seusai menerima dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.


Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) dan Musa Rajeckshah (kanan) saat menghadiri acara Konsolidasi pasangan Calon Kepala Daerah PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 4 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.


Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan dukungan kepada pasangan bakal calon Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie A. Rachim di DPP Partai Golkar, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.


Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Ketua KPU kota Mataram, M. Ainul Asikin (tengah), memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pilkada Kota Mataram di kantor KPU Kota Mataram, NTB, 24 Agustus 2015. ANTARA/Ahmad Subaidi
Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.


Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Ilustrasi uang palsu. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.


Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Moreno Soeprapto dan istrinya Noorani Sukardi. Tabloidbintang
Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.


Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Warga melintas di antara karangan bunga untuk Ahok-Djarot di Balai Kota, Jakarta, 26 April 2017. Karangan bunga ini dikirimkan setelah pasangan inkumben Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat. TEMPO/Amston Probel
Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.


Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Makin Mahal
Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.


Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi saat melihat laga uji coba antara Persebaya dan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 19 Maret 2017. TEMPO/Nurhadi
Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.