Gamawan: Pintu Perbatasan Kita Bak Pangkalan Ojek  

TEMPO.CO, Kupang - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fazui menyebut kondisi pintu-pintu masuk Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste memprihatinkan.

"Gapura perbatasan Indonesia dengan negara tetangga tidak jelas, sudah seperti tempat parkir ojek," kata Gamawan saat membuka rapat kerja para Bupati se-Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kamis, 27 September 2012.

Gamawan pun menunjukkan beberapa foto gapura batas negara yang memprihatinkan, seperti gapura batas negara di Sota, Merauke, Papua. Paling memprihatinkan adalah gapura pintu gerbang perbatasan di Desa Temanjuk Paloh, Sambas, Kalimantan Barat, yang dinilainya bak pangkalan ojek. "Ini kondisi gapura kita yang sudah seperti tempat parkir ojek, karena banyak motor di pintu perbatasan itu," kata dia.

Selain gapura, pembangunan infrastruktur pun dinilai tidak sepadan dengan pembangunan di negara tetangga, seperti perumahan penduduk di Kalimantan Barat yang dibandingkan dengan rumah penduduk di Serawak, Malaysia.

Infrastuktur jalan yang masih bertanah kalau jauh dibandingkan kondisi jalan negara tetangga yang mulus. Belum lagi pembangunan sarana pendidikan, pilar perbatasan, pasar perbatasan, dan lainnya. "Lihat saja, foto warga Indonesia yang berjalan kaki menuju Malaysia untuk menjual hasil bumi," kata dia.

Karena itu, Mendagri mengumpulkan 23 Kementrian dan lembaga untuk mengalokasikan dana guna percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, termasuk wilayah perbatasan dengan Belu dan Timor Leste. "Untuk Belu telah dialokasikan dana sebesar Rp 825 miliar," kata dia.

Dari jumlah dana itu, kata Gamawan, salah satunya untuk pembangunan gapura lintas batas di Motamasin, Kecamatan Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Belu. "Jadi, diharapkan pembangunan gapura ini bisa setara dengan gapura yang dibangun Timor Leste," kata dia.

YOHANES SEO

Berita Terpopuler:
DPR Terbelah Jika Kapolri Dipanggil KPK
Ini yang Akan Terjadi Jika Jendela Pesawat Dibuka
PDIP Tak Setuju Protokol Antipenistaan Agama SBY
Bulan Madu PDIP dan Prabowo di Ujung Tanduk
DPR Pertanyakan Konflik Menhan dan Jakarta Post