Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Tolak Revisi UU KPK

image-gnews
Lukman Hakim Saifuddin. TEMPO/Imam Sukamto
Lukman Hakim Saifuddin. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan bakal menolak rancangan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan seharusnya harapan mempertahankan eksistensi lembaga antikorupsi itu berada di tangan DPR, Presiden, serta Mahkamah Konstitusi.

"Upaya pelemahan KPK harus dihindari," ujar Lukman saat dihubungi Tempo, Senin, 24 September 2012.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK kembali mencuat setelah lembaga antikorupsi itu menggelar pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bila revisi dilakukan dengan memangkas kewenangannya, KPK sebaiknya bubar saja.

Dalam rancangan undang-undang itu, sejumlah kewenangan KPK dipangkas. Di antaranya adalah tidak lagi menangani tahap penuntutan, harus diawasi langsung oleh DPR, penyadapan harus minta persetujuan pengadilan, serta bisa melakukan penghentian kasus.

Lukman mengatakan tidak mudah merevisi UU KPK sesuai dengan rancangan yang ada saat ini. Sebab, revisi undang-undang harus disepakati seluruh fraksi. "Apakah semua fraksi akan bersepakat mengkerdilkan KPK? Saya berharap hal itu tak terjadi," ujar dia.

Kalaupun fraksi menyetujui hal tersebut, ujar dia, belum tentu pemerintah juga mengikuti keinginan DPR. Begitu pula dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berjanji berdiri paling depan dalam memerangi korupsi." Semua pihak kini diuji komitmennya dalam perangi korupsi," ucapnya.

TRI SUHARMAN

Berita lain:
Penyidik KPK yang Ditarik Mengaku Diteror 

Taufiq Kiemas Kapok Koalisi dengan Gerindra

Prabowo Lebih Tenar, PDIP Tak Gentar

Menteri Nuh Minta LKS Gambar Miyabi Segera Ditarik 

Buruh Ancam Mogok Massal 3 Oktober 

Banyak Stasiun TV Lokal Tayangkan Tarian Erotis



PPP Tolak Revisi UU KPK

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jakarta--Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan bakal menolak rancangan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan seharusnya harapan mempertahankan eksistensi lembaga antikorupsi itu berada di tangan DPR, Presiden, serta Mahkamah Konstitusi.

"Upaya pelemahan KPK harus dihindari," ujar Lukman saat dihubungi Tempo, Senin, 24 September 2012.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK kembali mencuat setelah lembaga antikorupsi itu menggelar pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bila revisi dilakukan dengan memangkas kewenangannya, KPK sebaiknya bubar saja.

Dalam rancangan undang-undang itu, sejumlah kewenangan KPK dipangkas. Di antaranya adalah tidak lagi menangani tahap penuntutan, harus diawasi langsung oleh DPR, penyadapan harus minta persetujuan pengadilan, serta bisa melakukan penghentian kasus.

Lukman mengatakan tidak mudah merevisi UU KPK sesuai dengan rancangan yang ada saat ini. Sebab, revisi undang-undang harus disepakati seluruh fraksi. "Apakah semua fraksi akan bersepakat mengkerdilkan KPK? Saya berharap hal itu tak terjadi," ujar dia.

Kalaupun fraksi menyetujui hal tersebut, ujar dia, belum tentu pemerintah juga mengikuti keinginan DPR. Begitu pula dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berjanji berdiri paling depan dalam memerangi korupsi." Semua pihak kini diuji komitmennya dalam perangi korupsi," ucapnya.

TRI SUHARMAN

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

3 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

6 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

6 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

6 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.


Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Optimistis Bisa Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.


Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

6 Juni 2023

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Berikut profilnya.


Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

4 Juni 2023

Seorang calon legislatif yang tengah hamil dari Partai Persatuan Pembangunan berlambang Kabah melakukan kampanye bersama sejumlah perempuan cantik dengan membagikan bunga dan bendera kepada pengguna jalan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jakarta (20/3). Kampanye terbuka PPP di Jakarta tersebut dilakukan dengan aksi simpatik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan mengusung slogan sembilan berkah, sembilan program dan sembilan titik, kampanye ini merupakan strategi tersendiri untuk menari perhatian masyarakat khusunya pengguna jalan yang lewat untuk meningkatkan elektabilitas partai. TEMPO/Imam Sukamto
Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menjadi salah satu peserta pemilu 2024 dengan Nomor Urut 17. Berikut profilnya.


Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

7 Mei 2023

Rangkaian Harlah ke-50, PPP Depok gelar jalan sehat hijaukan enam daerah pemilihan, Ahad, 22 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

Jelang mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kota Depok, DPC PPP Kota Depok meminta bacaleg untuk menandatangani pakta integritas.


PPP Dukung Ganjar Pranowo, Pengamat: Calon Presiden Golkar Bisa Berubah

27 April 2023

Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (keempat kiri) didampingi Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (kedua kiri) menyampaikan keputusan Rapat Pimpinan Nasional PPP di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu, 26 April 2023. PPP mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden dari PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
PPP Dukung Ganjar Pranowo, Pengamat: Calon Presiden Golkar Bisa Berubah

PPP resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Diprediksi akan berpengaruh pada calon presiden dari Golkar.