TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sejumlah tokoh masyarakat Papua menginginkan agar pemilihan kepala daerah di Papua melalui mekanisme perwakilan.
Pemilihan langsung dinilai tak cocok untuk provinsi paling timur itu. "Masyarakat Papua tak terlalu peduli dengan partai politik, namun sangat mementingkan suku," kata Gamawan di Jakarta, Kamis, 20 September 2012.
Dengan demikian, jika ada dua kandidat yang berasal dari suku berbeda, kemungkinan bentrok menjadi besar. Mantan Gubernur Sumatera Barat ini mencontohkan pilkada di Puncak Jaya yang menelan puluhan korban.
"Kementerian Dalam Negeri masih mengevaluasi pilkada langsung di Papua," ujar dia. Sejumlah tokoh bahkan meminta agar mekanisme pemilihan kepala daerah langsung ditiadakan hingga tingkat kabupaten.
Gamawan menilai hal tersebut tak bertentangan dengan demokrasi. "Ini bukan langkah mundur, karena demokrasi gaya barat itu belum tentu cocok dilaksanakan di negeri kita," ujar dia.
Baca Juga:
Pilkada langsung selama ini menimbulkan ongkos politik yang besar. "Bayangkan saja, sudah lebih dari 200 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Ini tak pernah terjadi di masa lalu," kata dia.
SUBKHAN JUSUF HAKIM
