TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia for Global Justice menilai pemerintah tak berpihak pada isu kesehatan dengan membuat regulasi rokok yang hanya mengatur tata niaganya.
"Aturan yang dibuat pemerintah adalah seperangkat regulasi yang berisikan tentang pengetatan produksi, standarisasi bagi industri, merek dan label yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan," kata peneliti IGJ, Salamuddin Daeng, melalui rilis pada Rabu, 19 September 2012.
Menurut Daeng, aturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tembakau yang dibuat berdasarkan masukan pemerintah daerah hanya akan memperkuat dominasi perusahaan rokok asing. Saat ini, kata Daeng, perusahaan rokok dari Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Cina sedang fokus menggarap pasar rokok di Indonesia.
Cina adalah produsen tembakau dan rokok terbesar di dunia. "Sekitar 35-40 persen pasar tembakau global dikendalikan oleh Cina," kata Daeng.
Adapun Amerika merupakan produsen terbesar lainnya dimana perusahaan-perusahaan asal negara adi daya tersebut sangat agresif dalam menguasai perusahaan tembakau nasional di berbagai negara. "Salah satu yang paling agresif adalah Philiph Morris," katanya.
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan rancangan aturan tembakau tidak akan mengganggu pekerja rokok di dalam negeri. "Justru malah melindungi petani rokok yang dipermainkan pabrik-pabrik," kata Nafsiah ketika ditemui seusai acara puncak Pekan ASI Sedunia di Balai Kartini, Rabu, 19 September 2012. Ia berpendapat aturan ini sebagai salah satu perwujudan dari gerakan Indonesia Sehat.
Nafsiah tetap akan memproses rancangan aturan itu. Pasalnya berdasarkan catatan selama penelitian dua dasawarsa terakhir, terjadi kenaikan jumlah laki-laki perokok di Indonesia dari perokok 53% menjadi 76%. Pertumbuhan itu, paparnya, disebabkan karena produsen rokok terus berpromosi secara gencar sementara pemerintah tidak memberikan batasan. RPP tembakau itu sangat penting untuk segera disahkan mengingat perlindungan untuk generasi muda.
Saat ini, kata Nafsiah, RPP itu sudah tinggal pengesahan menteri koordinator dan presiden. Ia memastikan PP ini akan keluar pada tahun ini.
SUNDARI
