TEMPO.CO, Bandung -Ketua Kelompok Kerja Bidang Advokasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Muhammad Arif mengatakan, pemerintah daerah diminta menggunakan Data Terpadu Kemiskinan untuk menyusun program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan.
"Data nama dan alamat miskin dari masyarakat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin lainnya di seluruh provinsi, termasuk Jawa Barat," kata dia usai sosialisasi penggunaan data itu di kantor Bappeda Jawa Barat di Bandung, Selasa, 4 September 2012.
Data hasil survei Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dikerjakan BPS itu diserahkan pada Tim Naisonal di bawah koordinasi wakil presiden itu akhir tahun lalu. Data itu diolah, sebelum dibagikan ke semua daerah. "Sekarang tahap distribusi data dan sosialisasi pemanfaatannya," kata Arif.
Arif menjelaskan, data itu melingkupi, data penduduk yang berada di posisi 40 persen terbawah dari segi pendapatan. Dari analisis perkembangan data kemiskinan di Indonesia terjadi pelambatan.
Sejak Presiden Soeharto menjadi presiden hingga tahun 1990 tercatat penurunan tingkat kemikinan mencapai 60 persen. Sedangkan sejak 1990 hingga sekarang terjadi penurunan tingkat kemiskinan hanya 20 persen. "Semakin rendah kemiskinan di daerah makin sulit diturunkan," kata Arif.
Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengakui lemahnya koordinasi program penanggulangan kemiskinan, padahal anggaran yang tersedia besar. Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berada di tangan Wakil Gubernur, serta Wakil Bupati/Walikota. "Tapi umumnya jalan masing-masing. Oleh karena itu penting tim ini memberi fokus daerah sasaranya, target sasarannya harus jelas," katanya.
Menurut dia, Jawa Barat menargetkan setiap tahun menekan angka kemiskinan 1 persen. Saat ini jumlah penduduk miskin Jawa Barat tercatat 10,08 persen. Target tahun ini menekannya menjadi di angka 9,45 persen.
"Namun menurunkan 1 persen ini tidak mudah karena tingkat pertumbuhan manusia Jawa Barat itu 2 persen per tahun. Kita kejar-kejaran dengan pertambahan penduduk," ujarnya.
Kepala Bappeda Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja mengatakan, pemerintah Jawa Barat akan mengadopsi data itu dengan menyandingkannya dengan data rumah tangga sasaran penerima BLT yang selama ini menjadi acuan penyusunan program kemiskinan di Jawa Barat.
"Kami membuat rumusan atau sistem informasi kilometer o procure untuk mengetaui posisi orang miskin di Jawa Barat, " kata Dede usai memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah wakil bupati/walikota se-Jawa Barat.
Menurut dia, , fokus program itu pada tahap awal, mebereskan persoalan kemiskinan dalam radius 10 kilometer dari kantor pemerintahan daerah. "Secara bertahap kita selesaikan kemiskinannya, terus menyebar di kabupaten/kota," ujarnya.
AHMAD FIKRI
