Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Banyuwangi Digugat Miliaran Rupiah  

image-gnews
therecycler.com
therecycler.com
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Dua orang pengusaha kontraktor menggugat Bupati Banyuwangi dan sejumlah pejabat setempat. Keduanya merasa dikalahkan secara tidak fair dalam pelaksanaan tender proyek perbaikan jalan yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012.

Dua kontraktor tersebut adalah Achmad Suhaemi, pemilik CV Barujaya, dan Mustafa, pemilik CV Karya Tunggal. Adapun pejabat yang digugat, selain Bupati, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Ketua Panitia Lelang. Mereka digugat untuk membayar ganti rugi, masing-masing senilai Rp 1 miliar.

Sidang gugatan tersebut mulai digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Kamis, 9 Agustus 2012. Sidang pertama hanya berupa penyerahan surat kuasa masing-masing pihak kepada hakim. Para pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjuk pejabat Kejaksaan Negeri setempat sebagai kuasa hukumnya. Kemudian sidang ditunda Kamis pekan depan yang akan diisi dengan proses mediasi.

Achmad Suhaemi mengatakan harus melakukan gugatan karena gagal memenangkan tender proyek perbaikan jalan di Desa Benculuk senilai Rp 662 juta. Padahal, Suhaemi mengklaim lolos administrasi dan melakukan penawaran terendah, yakni Rp 532 juta. Namun proyek dimenangkan CV Mitha&Co dengan nilai penawaran Rp 649 juta. "Yang menang malah penawar tertinggi," kata Suhaemi.

Menurut Suhaemi, sebagai penawar terendah, seharusnya perusahaannyalah yang layak memenangkan tender. Karena itu, Suhaemi menduga proses tender kental dengan permainan, seperti suap kepada panitia lelang sebesar 2,5 persen dari nilai proyek. "Tidak mungkin kalau tidak ada permainan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun CV Karya Tunggal kalah tender dalam proyek perbaikan jalan hotmix di Kelurahan Pakis senilai Rp 958 juta. Namun, pemilik CV Karya Tunggal, Mustafa, enggan diwawancarai wartawan.

Sekretaris panitia lelang, Riza Alfahrodi, menjelaskan bahwa kedua kontraktor tersebut kalah tender karena penilaian teknisnya buruk dibanding kontraktor pemenang. "Penilaian kan ada aspek administrasi dan teknis," ucapnya sembari membantah adanya permainan ataupun suap.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Semu, ditunjuk menjadi pengacara Pemkab Banyuwangi. Semu mengatakan siap menghadapi gugatan tersebut.

IKA NINGTYAS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Digugat Soal Polusi Udara Jakarta, Anies Sindir Para Penggugat

5 Juli 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu (tengah) saat peletakan batu pertama jalur
Digugat Soal Polusi Udara Jakarta, Anies Sindir Para Penggugat

Anies menyatakan para penggugat polusi udara Jakarta juga berkontribusi pada penurunan kualitas udara ibu kota jika masih naik kendaaan pribadi.


Indonesia Kembali Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

25 Maret 2019

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat berdisuksi dengan redaksi Tempo di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Indonesia Kembali Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

Di tahun 2016, sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah memenangi gugatan tersebut.


Jokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, Walhi Beberkan Fakta

25 Agustus 2018

Api sisa kebakaran hutan masih menyala di luar kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 1 November 2015. Pemerintah masih belum mengeluarkan daftar perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan. Ulet Ifansasti/Getty Images
Jokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, Walhi Beberkan Fakta

Walhi menanggapi keputusan pengadilan tinggi Palangkaraya yang memvonis Jokowi bersalah dalam kasus kebakaran hutan dengan membeberkan sejumlah fakta.


Alasan PBHI Bakal Gugat SK Pengangkatan Oesman Sapta ke PTUN

7 Mei 2017

(ki-ka) Direktur Bantuan Hukum YLBHI Julius Ibrani, Peneliti ICW Emerson Yuntho, dan Direktur Madrasah Antikorupsi Virgo Suliyanto mendatangi gedung KPK untuk menolak Revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, 16 Agustus 2016. TEMPO/Maya Ayu Puspitasari
Alasan PBHI Bakal Gugat SK Pengangkatan Oesman Sapta ke PTUN

Julius mengatakan pelanggaran surat pengangkatan Ketua DPD tak hanya berdampak pada DPD tapi juga publik.


Liga Mahasiswa Puji Sikap Pemerintah Hadapi Gugatan Freeport  

22 Februari 2017

Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia berdemonstrasi di Kantor Bupati Mimika, Papua, 17 Februari 2017. ANTARA/Vembri Waluyas
Liga Mahasiswa Puji Sikap Pemerintah Hadapi Gugatan Freeport  

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mengapresiasi sikap pemerintah menanggapi PT Freeport Indonesia yang akan menggugat ke pengadilan arbitrase.


Parmusi Gugat Jokowi Soal Pengaktifan Kembali Gubernur Ahok

20 Februari 2017

Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam, didampingi tim kuasa hukum, menunjukkan surat gugatan yang sudah didaftarkan di PTUN Jakarta, 20 Februari 2017. Tempo/Benedicta Alvinta
Parmusi Gugat Jokowi Soal Pengaktifan Kembali Gubernur Ahok

Gugatan ke PTUN ini terkait dengan aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal berstatus terdakwa penistaan agama.


Ini Alasan Ahok Digugat Anak Buah yang Dicopot

13 Februari 2017

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan kata sambutan pada acara serah terima jabatan di Balai Kota, Jakarta Pusat, 11 Februari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ini Alasan Ahok Digugat Anak Buah yang Dicopot

Menurut Agus Suradika, salah satu pertimbangan pencopotan Agus Bambang yakni penyalahgunaan wewenang dalam hal keuangan.


Indonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

8 Desember 2016

Bupati Kutai Timur, Isran Noor. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Indonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

Sidang putusan yang berlangsung pada Selasa, 6 Desember 2016, waktu setempat itu, menolak segala tuntutan Churchill terhadap pemerintah Indonesia.


PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Panitia Festival Belok Kiri  

10 November 2016

Festival Belok Kiri. belokkirifest.org
PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Panitia Festival Belok Kiri  

PTUN DKI Jakarta memutuskan menolak gugatan panitia Festival Belok Kiri melawan Unit Pengelola Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.


Gugat BPN, Abdi Dalem Keraton Bawa Kepala Sapi Saat Sidang

13 September 2016

Seorang pria menarik kepala seekor sapi usai disembelih dalam prosesi Kurban Idul Adha di Jakarta, 12 September 2016. REUTERS
Gugat BPN, Abdi Dalem Keraton Bawa Kepala Sapi Saat Sidang

Seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta, Ki Lurah Sastro Mangun Darsono, 66 tahun, mendatangi Pengadilan Negeri Sleman sambil membawa kepala sapi.