TEMPO.CO, Semarang- Para siswa keturunan sedulur sikep, atau biasa disebut Samin, mengalami pemaksaan dalam pendaftaran siswa baru dan pada ujian nasional. Pemaksaan itu dialami warga Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kudus, yang hendak sekolah di SMPN 2 Undaan.
Penganut sedulur sikep di Kudus, Budi Santoso, menyatakan anaknya diminta mengisi biodata yang salah satu isinya sanggup mengikuti pendidikan agama yang diakui pemerintah.
“Terutama sanggup mengikuti pendidikan agama Islam karena mayoritas siswa di sekolah itu penganut Islam,” kata Budi di sela-sela focus group discussion Lembaga Studi Sosial dan Agama, Rabu, 18 Juli 2012.
Padahal, menurut Budi, anaknya yang hendak sekolah di sekolahan formal itu tak mengikuti agama yang diakui pemerintah. “Kami memiliki aliran kepercayaan dan ajaran Samin,” kata Budi.
Budi mengatakan sebelumnya tak pernah ada kewajiban seperti itu. “Ibarat seperti tikus, kami hendak dijebak lagi. Ada perangkap baru harus isi biodata,” kata Budi.
Sebelumnya, dia mengatakan, siswa dari keturunan sedulur sikep pernah dipaksa mengikuti pelajaran agama. Namun, setelah dilakukan lobi, sekolah menghapus kewajiban itu.
Menurut dia, pemaksaan serupa juga terjadi saat mengikuti ujian pelajaran agama. Sekolahan hanya menyediakan ujian pelajaran agama-agama yang diakui pemerintah. Karena tak memeluk agama yang diakui pemerintah, akhirnya anak sedulur sikep mengerjakan soal pelajaran agama Kristen. Budi beralasan dengan terpaksa memilih ujian pelajaran agama Kristen karena tak ada praktek peribadatannya.
Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang, Tedi Kholiluddin, meminta agar siswa penganut kepercayaan Samin tak dipaksa belajar ataupun mengikuti ujian pelajaran salah satu agama yang diakui pemerintah. “Bagaimana pun itu bentuk pelanggaran,” kata Tedi.
Lembaga itu mendesak pemerintah menghapus pengakuan atas enam agama. Sebab, realitas di lapangan menunjukkan Indonesia memiliki kekayaan ragam budaya dan aliran kepercayaan. “Fungsi negara bukan mengakui agama tapi menghormati eksistensi agama. Kalau modelnya pengakuan, pasti ada diskriminasi,” katanya.
ROFIUDDIN
