Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekolah Disegel, Siswa Geruduk DPRD  

image-gnews
Siswa belajar di luar kelas, karena semua pintu kelas disegel oleh pemilik tanah yang kecewa akibat tidak diangkat menjadi PNS oleh Pemkab setempat di SDN Robatal I, Sampang, Madura, Jatim, Jumat (5/12). ANTARA/Saiful Bahri
Siswa belajar di luar kelas, karena semua pintu kelas disegel oleh pemilik tanah yang kecewa akibat tidak diangkat menjadi PNS oleh Pemkab setempat di SDN Robatal I, Sampang, Madura, Jatim, Jumat (5/12). ANTARA/Saiful Bahri
Iklan

TEMPO.CO, Palopo - Ratusan siswa Sekolah Dasar 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Makassar, mendatangi kantor DPRD Luwu Utara, Senin, 9 Juli 2012.

Murid sekolah dasar ini berjalan sekitar satu kilometer ke kantor Dewan bersama guru dan masyarakat. Para siswa ini tak dapat belajar lantaran sekolahnya disegel warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah sekolah. Supriadi Bidung atau pria yang mengaku pemilik lahan sekolah itu melarang siswa masuk ke dalam sekolah.

Sebelum melarang siswa menggunakan gedung sekolah, Supriadi pernah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan agar lokasinya segera dibayarkan oleh pemerintah sejak Mei lalu. Namun, tidak ada tanggapan dari pemerintah kepada dia.

Pada 1974, sudah ada kesepakatan antara pemilik dengan pemerintah setempat. Saat itu, Supriadi meminta lokasi dibeli dengan harga Rp 150 ribu. Namun hingga puluhan tahun belum ada realisasi sama sekali sehingga pihaknya terpaksa menyegel sekolah.

Perwakilan dari orang tua murid mendesak kepada pemerintah dan DPRD untuk mencari solusi terkait masalah itu. "Anak-anak kami yang rugi kalau tidak belajar," kata salah satu orang tua murid.

Ketua DPRD Luwu Utara, Basir, mengatakan sebenarnya penyegelan tidak perlu terjadi jika Dinas terkait tanggap terhadap masalah itu. Sebab, pemilik lokasi sudah menyampaikan keluhan itu sebelumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Luwu Utara, Rostika Said, mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah antisipasi jika segel sekolah tidak segera dibuka.

Proses belajar mengajar kata dia harus segera dilanjutkan. "Kalau belum dibuka, murid kita pindahkan sementara ke sekolah yang terdekat," kata Rostika.

Terkait masalah tersebut, Pemkab Lutra dan DPRD sudah membentuk tim yang bertugas melakukan  lobi ke pemilik lokasi untuk segera membuka segelnya. "Yang jelas langkah pertama adalah negoisasi dengan pemilik. Kalau buntu, terpaksa kita mengambil langkah hukum," kata Basir.

MUHAMMAD ADNAN HUSAIN

Berita terpopuler lainnya:
Partikel Tuhan dan Kiamat

Ada Lebih dari Satu Partikel Tuhan?

Pertama dalam Sejarah AS Senator Gay Menikah

Cerita Blak-Blakan Mantan Manajer Tom Cruise

Putri Kerajaan Arab Saudi Minta Suaka ke Inggris

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.