TEMPO.CO, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat optimistis pembentukan Provinsi Kalimantan Utara segera terwujud. "Kami semua sepakat provinsi ini segera dibentuk untuk kepentingan perbatasan," ujar Wakil Ketua Komisi Pemerintah, Ganjar Pranowo, Kamis, 26 April 2012. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara strategis untuk pertahanan Indonesiadi wilayah utara Kalimantanyang berbatasan dengan Malaysia.
Menurut ketua Panitia Kerja Pembentukan 19 Daerah Otonomi Baru ini, selain untuk kepentingan perbatasan, pembentukan provinsi ini juga akan mengurangi rentang kendali yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di perbatasan. Pembangunan infrastruktur pun akan menjadi lebih cepat.
Selama ini masyarakat di lima kabupaten yang akan bergabung dengan provinsi Sulawesi Utara kesulitan untuk berkoordinasi dengan pusat pemerintahan yang ada di Samarinda. Misalnya karena jauhnya jarak dan terbatasnya infrastruktur transportasi. Lima kabupaten kota yang akan bergabung adalah Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tanah Tidung. Ganjar yakin dari 19 daerah otonomi baru yang diusulkan, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini yang paling prioritas dan sulit ditolak.
Anggota Komisi Pemerintahan dari Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan pembentukan provinsi Kalimantan Utara ini paling siap di antara calon daerah baru lainnya. Selain itu secara teknis, administrasi, dan fisik calon provinsi ini telah berbenah sejak tiga tahun lalu.
Nurul berharap pemerintah segera memberi persetujuan agar pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan delapan belas daerah otonomi baru lainnya segera dikeluarkan. Dengan begitu pada masa sidang kedua tahun 2012 mendatang segera di bahasa DPR. Pemerintah kata Nurul tidak seharusnya menghalangi pembentukan daerah baru ini yang sudah dipersiapkan dari lama.
Nurul membantah pemekaran yang diusulkan DPR hanya demi kepentingan politis. "Mungkin orang bisa menilai begitu, tapi saya yang turun ke masyarakat di calon daerah itu tahu bahwa ini (pemekaran) adalah untuk kepentingan masyarakat." Pemekaran, kata Nurul akan memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan.
Anggota Komisi Pemerintahan lainnya, Abdul Malik Haramain mengatakan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara akan mempermudah negara mengatur desain pembangunan di kawasan perbatasan. Pembangunan yang lebih baik juga diharapkan akan meningkatkan harga diri masyarakat di perbatasan. "Setidaknya akan ada kesetaraan dan kebanggaan masyarakat di perbatasan."
Saat ini pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sudah disepakati DPR menjadi RUU Inisiatif DPR tentang pembentukan 19 Daerah Otonomi Baru. Usul ini sudah disampaikan pada presiden. Jika disepakati, mulai pertengahan Mei mendatang, RUU ini akan segera dibahas Komisi Pemerintahan.
IRA GUSLINA SUFA
