TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar mengeluhkan masih tingginya kesenjangan sosial antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Indonesia. “Ini akibat implikasi dari konstruksi sosial yang melahirkan diskriminasi perempuan,” kata dia dalam pidatonya pada acara Seminar Ikatan Alumni Institut teknologi Sepuluh Nopember Surabaya di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu 18 April 2012.
Ia mencontohkan hasil Gender-related Development Index (GDI) pada 2012. Indeks pembangunan gender tersebut mengukur tingkat capaian pembangunan berbasis gender dengan tiga variabel, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Nilai rata-rata GDI di seluruh provinsi di Indonesia pada 2010 adalah 67,2.
"Namun, hanya sembilan provinsi yang memiliki GDI di atas nilai rata-rata nasional," kata dia. Contoh provinsi tersebut adalah Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Ia mengindikasikan bahwa kesenjangan capaian antara perempuan dan laki-laki pada tiga bidang pembangunan strategis tersebut masih terjadi.
Selain data GDI, Linda mencontohkan data persentase perempuan yang duduk di legislatif pada pemilu 2009. Hasil pemilu tersebut menunjukkan hanya ada 18 persen perempuan yang duduk menjadi anggota Dewan perwakilan Rakyat. Sedangkan di Dewan Perwakilan Daerah, jumlah perempuan hanya 60 orang dari 246 anggota DPD, atau sekitar 22,7 persen. Sedangkan di yudikatif, baik pada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, posisi strategis yang diisi perempuan baru 5,88 persen.
Linda mengatakan data tersebut seharusnya dapat menggugah kesadaran kaum perempuan kesadaran bahwa posisi perempuan masih di bawah laki-laki. "Padahal dari segi edukasi perempuan dan laki-laki tidak berbeda jauh," kata dia. Ia menjelaskan, dari total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, 6,62 persen perempuan melanjutkan ke pendidikan tinggi, sedangkan laki-laki 7,12 persen.
Pada pidato yang sama, ia mengatakan masih banyak diskriminasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan analisanya, hal tersebut merupakan implikasi dari konstruksi sosial yang melahirkan diskriminasi perempuan. Menurutnya masih banyak masyarakat yang memiliki pola pemikiran yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Sayangnya, kata dia, konstruksi sosial itu telah melekat bertahun-tahun pada masyarakat dan dijadikan mempengaruhi perempuan hingga dirinya enggan mengembangkan potensinya.
RAFIKA AULIA