Anggota DPR RI Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Hanura meninggalkan ruang rapat paripurna yang membahas kebijakan kenaikan harga BBM di Jakarta, Sabtu (31/3) dini hari. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Hanura memilih walk out dari sidang paripurna pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2012. "Saya sampaikan jika Partai Hanura memilih walk out," kata pemimpin sidang, Marzuki Alie.
Aksi walk out Hanura terjadi saat pengambilan suara untuk memilih dua opsi: pasal 7 ayat 6 tidak diubah dan penambahan pasal 7 ayat 6A.
Aksi itu kemudian disusul oleh Fraksi PDI Perjuangan. Para kader PDI Perjuangan langsung meninggalkan ruangan sidang paripurna. Sepanjang jalan ke luar ruangan, mereka terus menyanyikan yel-yel ala demonstran, "revolusi..revolusi..revolusi sampai mati..."
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
"Kami yakin jika sikap PDI Perjuangan adalah untuk kepentingan rakyat," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan Maruar Sirait sambil berlalu.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
18 jam lalu
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi
2 hari lalu
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi
UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.
DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan
3 hari lalu
DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan
DPR Amerika Serikat pada Sabtu, 20 April 2024, mendukung lolosnya paket bantuan keamanan untuk Ukraina, Israel dan Taiwan total senilai USD95 miliar
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020
5 hari lalu
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020
KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?
5 hari lalu
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?
RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan
6 hari lalu
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR
6 hari lalu
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR
Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim
6 hari lalu
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional
6 hari lalu
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional
Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.