TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengatakan pejabat publik seharusnya diarahkan untuk memakai mobil produksi dalam negeri dengan harga murah. “Negara bisa hemat ratusan miliar,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Ucok Sky Khadafi, kepada Tempo, Kamis, 5 Januari 2012.
Ucok menjelaskan saat pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 278 miliar. Perinciannya, 79 unit Toyota Crown Royal Saloon, sembilan unit kendaraan Mercedes-Benz S-600 untuk VVIP Kepresidenan, 32 unit Mercedes-Benz 280 CDI untuk kawal VVIP, dan dua unit Mercedes-Benz G-500. Selain itu, masih ada 16 unit kendaraan ajudan berupa Toyota Innova dan Avanza.
Asumsinya, jika menggunakan Esemka yang harganya Rp 95 juta, total anggaran dibutuhkan hanya senilai Rp 13,1 miliar. “Ada penghematan anggaran sebesar Rp 265 miliar,” kata Ucok.
Tahun lalu pemerintah menganggarkan untuk 20 kementerian dana sebesar Rp 317,2 miliar. Duit ini untuk membeli 1.759 unit kendaraan roda empat. Nah, kalau semua kendaraan memakai Esemka, lanjut Ucok, anggaran yang bisa dihemat sekitar Rp 150,1 miliar.
Menurut Ucok, kalau Esemka lolos uji kelayakan, pemerintah wajib menjadikannya sebagai mobil dinas. “Jika masih membeli mobil mewah, pejabat kita memang bermental penjajah,” kata Ucok.
Mobil Esemka merupakan mobil rakitan SMK di Solo bekerja sama dengan Kiat Motor. Mobil seharga Rp 95 juta ini menarik perhatian sejumlah publik setelah Wali Kota Solo Joko Widodo menggunakannya sebagai kendaraan dinas.
I WAYAN AGUS PURNOMO