Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Potensi Konflik Agraria di 13 Daerah  

image-gnews
Warga berkumpul di atas lahan perkebunan milik Selva Inhutani di Pekat Jaya, Kec. Mesuji, Lampung. TEMPO/ Amston Probel
Warga berkumpul di atas lahan perkebunan milik Selva Inhutani di Pekat Jaya, Kec. Mesuji, Lampung. TEMPO/ Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setidaknya terdapat 13 lokasi di Indonesia yang berpotensi terjadi konflik lahan seperti di Mesuji, Lampung; Mesuji, Sumatera Selatan; dan Bima, Nusa Tenggara Barat. "Ada potensi di 13 titik ini akan terjadi konflik sejenis," kata Ahmad Bassarah, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Kamis, 29 Desember 2011.

Bahkan, kata anggota Fraksi PDIP lainnya, T.B. Hasanudin, jumlah titik tempat yang berpotensi konflik lahan itu bisa bertambah. "Yang sudah saya cek ada 13 titik. Tetapi masih ada satu yang belum saya cek di Sumatera Utara," kata dia.

Penyebab potensi konflik lahan ini beragam. Setidaknya 11 titik dipicu masalah batas, pengelolaan lahan, tumpang tindih izin--mulai dari bupati, gubernur sampai ke kementerian-- pendudukan lahan, dan tanah ulayat. "Penanganannya tidak bisa parsial hanya di titik-titik itu, tetapi harus keseluruhan dari Sabang sampai Merauke," katanya usai menerima warga Bima di kantor PDIP di lantai VII Nusantara I, DPR/MPR RI.

Hasanuddin minta ada moratorium penggusuran dan pengusiran saat terjadi sengketa lahan untuk mencegah terjadinya konflik. "Tanahnya dibuat status quo dulu sampai proses pembuatan payung hukumnya beres. Jadi, masing-masing buat nota kesepahaman jangan saling menduduki tanah atau menyulut konflik," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hasanuddin, 13 titik yang berpotensi konflik adalah:

1. Sengketa lahan sawit di Belitang Hilir, Sekadau, Kalbar.
2. Perampasan lahan pemerintah untuk wisata Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat.
3. Sengketa tanah TNI AU dan warga Garut Selatan dan Rumpin.
4. Sengketa tanah antara TNI AD dan rakyat di Kebumen, Jawa Tengah.
5. Sengketa tanah rakyat dengan PT Permata Hijau Pasaman, di Jorong Maligi, Sasak, Sumbar.
6. Sengketa lahan sawit PT JMB dengan rakyat di Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara.
7. Sengketa Lahan Sawit di Muaratae, Kutai Barat.
8. Sengketa lahan Sawit di Wanasalam, Malimping, Lebak.
9. Sengketa lahan PT Bintang 8 Mineral di Tiaka, Morowali, Sulawesi Tengah.
10. Sengketa di Donggi Sinorak, Kabupaten Luwuk.
11. Sengketa lahan PT Sonokeling, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
12. Sengketa lahan PT Citra Palu Mineral, Toli-toli, Sulawesi Tengah.
13. Sengketa PT CPM, Palu, Sulawesi Tengah.

ARYANI KRISTANTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

23 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) diajak berfoto dengan warga usai mengunjungi tenda pengungsian korban rumah ambles di Pademangan, Jakarta Utara, Selasa, 20 November 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

Anies Baswedan telah mengunjungi permukiman penduduk di di Kampung Baru, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 21 November 2018.


Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

30 Agustus 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik sejumlah wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Wali Kota Jakarta Pusat diisi Bayu Megantara, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi,  Wali Kota Jakarta Utara Syamsudin Lologoa, dan Bupati  Kepulauan Seribu Husien Murad. Tempo/Amston Probel
Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

Anies Baswedan menyatakan akan patuh jika ada aturan yang mengharuskan Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dinonaktifkan.


Sengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru

19 Desember 2017

PT KAI dan Ditjen Perkeretaapian saling klaim atas lahan kosong di Stasiun Depok Baru, Jumat, 8 Desember 2017. (Tempo/Irsyan Hasyim)
Sengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru

Berulang kali disengketakan KAI dan Kemenhub, BPN berencana mengukur lahan seluas 7.000 meter persegi, yang berada di Stasiun Depok Baru.


Pemilik Lahan Menutup Gerbang, Aktivitas Lotte Mart Bekasi Lumpuh  

23 Mei 2017

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pemilik Lahan Menutup Gerbang, Aktivitas Lotte Mart Bekasi Lumpuh  

Gerbang pusat perbelanjaan Lotte Mart di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, diblokade orang yang mengklaim sebagai pemilik lahan.


Masyarakat Menang Perkara Lahan Melawan TNI AL

11 April 2017

Ilustrasi. TEMPO/ Ali Said
Masyarakat Menang Perkara Lahan Melawan TNI AL

Dalam proses persidangan, masyarakat berhasil memenangkan perkara atas tanah seluas 117 hektare melawan TNI AL Lantamal 1 Belawan.


Jaksa Agung Bantu Tri Rismaharini Hadapi Sengketa Pemkot Surabaya

11 Maret 2017

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menjadi saksi dalam pengelolaan biaya pendidikan yang diambil alih Pemprov Jawa Timur yang di perkarakan di Mahkamah Konstitusi - Jakarta, 8 Juni 2016. TEMPO/Amston Probel
Jaksa Agung Bantu Tri Rismaharini Hadapi Sengketa Pemkot Surabaya

Jamdatun memerintahkan Jaksa Pengacara Negara untuk membuat kajian hukum untuk menentukan langkah yang bisa ditempuh Pemkot Surabaya.


Masyarakat Klaim Lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo  

23 Februari 2017

Warga Tengger beristirahat usai berladang menikmati pemandangan alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lava View, Cemorolawang, Bromo, Jawa Timur, Jumat (3/8). TEMPO/Subekti
Masyarakat Klaim Lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo  

Sebanyak 12 warga sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklaim lahan di dalam kawasan seluas sekitar 12 hektare.


Kalah di Pengadilan, Petani Ini Dibui 8 Tahun Denda Rp 10 M

18 Januari 2017

Ilustrasi. TEMPO/ Ali Said
Kalah di Pengadilan, Petani Ini Dibui 8 Tahun Denda Rp 10 M

Para petani mengaku telah menggarap tanah itu sejak 1967,
ketika HGU lahan selesai dikelola oleh NV Seketjer Wriginsari.


Konflik Lahan di Manggarai Barat, 2 Orang Dibunuh

18 Januari 2017

AP/Rebecca Blackwell
Konflik Lahan di Manggarai Barat, 2 Orang Dibunuh

Mengetahui dua rekannya diserang, Hironimus berlari menuju
pantai untuk menghindari kelompok tersebut.


Konflik Tanah Lawan Keluarga Besar USU, Petani Lapor Kontras

10 Januari 2017

ANTARA/Yusran Uccang
Konflik Tanah Lawan Keluarga Besar USU, Petani Lapor Kontras

Para petani mengalami teror berupa pengrusakan dan pembakaran posko KT-AEAB pada jumat, 6 Januari 2017.