Wapres Minta Penegakan HAM Sejalan dengan Kesejahteraan  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengatakan ada lima aspek fundamental hak asasi manusia (HAM), yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Dan penegakan HAM ini harus berjalan secara terintegrasi.

"Penerapan HAM yang penuh atau hak sipil maupun politik yang penuh tak bisa berjalan kalau manusianya masih ketinggalan dari sisi lain, masih miskin, atau tidak berpendidikan," kata dia dalam pengarahan kepada peserta Lokakarya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2011 di kantornya, Jakarta, 10 Desember 2011.

Keseimbangan kelima aspek ini, kata dia, menjadi penting agar penegakan HAM yang digaungkan berjalan dengan baik. Misalnya, dengan meningkatnya pendidikan di suatu negara, tentu akan berkorelasi dengan peningkatan di bidang lainnya.

"Penerapan hak sipil politik akan lebih bagus lagi. Kalau income orang itu bagus, naik, tentu orang itu tidak lagi tertarik dengan money politic. Orang akan melaksanakan hak politik dan sipilnya dengan baik lagi. Jadi, ada mutually reinforcing," ujarnya.

Selain itu, lanjut Boediono, penerapan HAM ini juga tak boleh begitu saja melupakan warisan sejarah, seperti budaya yang terbentuk di masyarakat selama ini. Kultur masyarakat menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan HAM di suatu negara, termasuk Indonesia.

"Contoh di negara kita, negara yang baru lahir dalam konteks sejarah itu, 66 tahun itu masih baru, masih pendek. Negara yang baru muncul sebagai negara merdeka yang ingin menata diri sendiri. Banyak warisan sejarah yang kita punya. Proses membangun bangsa belum tuntas dari berbagai segi, ekonomi, sosial, politik," ujarnya.

Sebagian masyarakat, tambah dia, sejauh ini hanya melihat dan menerima semua ini dengan kacamata yang belum menyatu secara utuh. "Jangan kita menganggap proses sudah selesai, terus yang kita lakukan, terapkan saja," ujarnya. "Apa yang akan kita laksanakan di bidang HAM harus mempertimbangkan ini semua. Integrasi bangsa kita belum tuntas. Konteks Indonesia semua ini harus kita perhatikan. Dengan demikian, kita nanti bisa secara efektif memajukan penerapan HAM di Tanah Air," ujarnya.

MUNAWWAROH