Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahfud: Reformasi Lebih Jelek dari Orde Baru

image-gnews
Mahfud MD. TEMPO Amston Probel
Mahfud MD. TEMPO Amston Probel
Iklan

TEMPO Interaktif, Depok -Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Ia menilai era reformasi tidak lebih baik dibandingkan dengan era kepemimpinan Soeharto di masa Orde Baru. Salah satunya dalam hal penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. "Kita melakukan reformasi lebih jelek dari Pak Harto," katanya di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kamis, 8 Desember 2011.

Mahfud menegaskan bahwa lima presiden setelah Soeharto tak mampu mewujudkan birokrasi bersih. Di era Susilo Bambang Yudhoyono pun tak ada perubahan, bahkan semakin parah.

“Pak Harto, yang pemerintahannya korup saja, berani melakukan langkah tegas untuk berantas korupsi di bea cukai. Sekarang reformasi sudah lima presiden. BJ Habibie tak ada perubahan. Gus Dur tindak sana tindak sini juga tak berubah, Megawati pun mengeluh. Apalagi SBY, ada 15 agenda tetap tak ada perubahan," ujarnya.

Menurutnya, kita harus merasa bersalah kepada Soeharto karena telah menurunkannya karena takut korupsi, padahal kita gagal dan lebih parah. "Apa tidak merasa berdosa pada Soeharto?" tanya Mahfud pada seluruh hadirin.

Menurut Mahfud, saat ini banyak pengusaha terpaksa menjadi penyuap. Hal itu terjadi karena birokrasi yang mau disuap. “Untuk mengurus apa pun dibayar mahal,” katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Wali Kota Solo Joko Widodo mengatakan bahwa ia sangat optimistis birokrasi bersih bisa dicapai. Pihaknya telah menerapkan birokrasi bersih di Surakarta. Yakni dalam hal pelayanan publik seperti KTP, IMB, dan SIUP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Awalnya harus sebulan dua bulan urus KTP, tergantung amplopnya, tapi saya panggil programmer bisa hanya satu jam urus KTP, begitupun SIUP hanya satu hari, IMB hanya enam hari, kalau sudah seperti ini, tak akan ada lagi kesempatan memberi amplop, ruangan pun kami bikin seperti bank serba terbuka,” Kata Jokowi, sapaan akrabnya.

Joko juga mengatakan sudah banyak memecat pejabat lurah atau dinas yang tak memiliki niat untuk mewujudkan birokrasi bersih. "ada empat yang tidak setuju, besoknnya saya pecat," katanya.

Joko merasa ironis jika melihat praktek pemerintah yang menggusur rumah warga, apalagi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membiasakan budaya kekerasan saat menggusur. "Pol PP dibentuk untuk memukul orang, itu bukan zamannya" katanya. "Intinya, kita harus mensejahterakan rakyat sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila. Menggusur dengan kekerasan itu tidak mensejahterakan” tambah joko.

ILHAM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Ajak Anak Muda Ikut Rekrutmen Calon ASN 2024

5 Januari 2024

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Jokowi Ajak Anak Muda Ikut Rekrutmen Calon ASN 2024

"Manfaatkan peluang dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik," kata Jokowi.


Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

6 Desember 2023

Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

Respons dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat (dumas) menjadi perhatian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dalam menjalankan tugas pengawasan.


Mengenal Apa Itu Birokrasi, Ciri-Ciri, dan Contohnya

3 Oktober 2023

Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Jakarta (RBZI UNJ) menyelenggarakan workshop penyusunan draf Peraturan Rektor Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan dari tanggal 1 - 4 November 2021. Dok. UNJ
Mengenal Apa Itu Birokrasi, Ciri-Ciri, dan Contohnya

Birokrasi adalah istilah yang dipopulerkan oleh Max Weber, sang Bapak Birokrasi Modern


Jokowi Beberkan Alasan Beri Insentif Kendaraan Listrik, Mencontoh Amerika, Eropa, dan ..

16 Agustus 2023

Sebuah kendaraan listrik sedang mengisi daya di SPKLU Gambir, Jakarta, 19 Juli 2022. TEMPO/Wawan Priyanto
Jokowi Beberkan Alasan Beri Insentif Kendaraan Listrik, Mencontoh Amerika, Eropa, dan ..

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyinggung soal insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB) dalam Sidang Paripurna DPR RI hari ini.


10 Catatan Anies Baswedan Saat Dialog Rakyat Bersama Anies-AHY, Apa Saja Poinnya?

9 Agustus 2023

Bakal calon presiden Anies Baswedan (kiri) menyapa relawan saat kunjungan ke Rumah Temu Relawan Duren Tiga di Jakarta, Jumat 4 Agustus 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka safari politik sekaligus bersilaturahim bersama relawan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
10 Catatan Anies Baswedan Saat Dialog Rakyat Bersama Anies-AHY, Apa Saja Poinnya?

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dalam dialog rakyat bersama Anies-AHY di Hotel Sabuga, Bandung, Jawa Barat ungkapkan 10 poin.


Kementerian PPN/Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 25 April 2023, Simak Persyaratannya

22 April 2023

gedung bappenas setkab.go.id
Kementerian PPN/Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 25 April 2023, Simak Persyaratannya

Kementerian PPN/Bappenas membuka lowongan kerja untuk lulusan S1. Pendaftaran dibuka hingga 25 April 2023.


Menpan RB Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Reformasi Birokrasi Tematik

12 April 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas melambaikan tangannya saat pelantikan dirinya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Presiden Joko Widodo melantik Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai MenPAN RB menggantikan Tjahjo Kumolo yang wafat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menpan RB Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Reformasi Birokrasi Tematik

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengajak perguruan tinggi menyukseskan reformasi birokrasi tematik. Bagaimana caranya?


Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

29 Januari 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

Abdullah Azwar Anas menyampaikan program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan.


Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

9 November 2022

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)
Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

Teten Masduki mengatakan saat ini membuat sistem birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjadi lebih sederhana.


Skema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting

25 Agustus 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membetulkan posisi kacamatanya saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Skema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting

Sri Mulyani menyatakan APBN saat ini menanggung belanja pensiun seluruh PNS, dari ASN pusat, TNI, Polri dan ASN di daerah dengan jumlah sangat besar.