Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diky Candra Resmi Mundur Sebagai Wakil Bupati  

image-gnews
Diky Candra. TEMPO/Yosep Arkian
Diky Candra. TEMPO/Yosep Arkian
Iklan

TEMPO Interaktif, Garut - Kementerian Dalam Negeri meluluskan permohonan Diky Candra mundur dari jabatan Wakil Bupati Garut, Jawa Barat. Diky mengajukan surat mundur pada 5 September 2011 lalu. “Surat dari Menteri Dalam Negeri merupakan bentuk kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Garut atas pemberhentian Pak Wakil Bupati,” ujar Bupati Garut Aceng H.M. Fikri, Senin, 5 Desember 2011.

Menurut Aceng, salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri akan diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan, Bandung. Dalam acara tersebut, seluruh unsur pemerintahan Kabupaten Garut, seperti Bupati, kepala kejaksaan negeri, kepolisian, Komisi Pemilihan Umum, termasuk Diky Candra, diwajibkan hadir.

Aceng menambahkan, setelah surat keputusan itu diterima, tugas wakil bupati akan dikerjakan dirinya dan Sekretaris Daerah. Begitu juga fasilitas negara wakil bupati yang biasa diterima Diky akan secepatnya dihentikan. “Saya tidak akan buru-buru mengambil fasilitas Pak Wakil, takut dianggap tidak empati. Pokoknya akan dijalankan sesuai dengan legal aspek saja,” ujarnya.

Meski telah ada kepastian hukum, Aceng belum mempersiapkan calon pengganti Diky. Alasannya, pengisian kekosongan jabatan wakil bupati tidak diwajibkan menurut undang-undang. Dalam surat keputusan, Menteri Dalam Negeri juga tidak memerintahkan Bupati untuk mengusulkan calon pengganti Diky.

Aceng berharap pemberhentian Diky Candra ini dapat disikapi secara arif dan dengan penuh kedewasaan oleh masyarakat Kabupaten Garut. Selain itu, kasus ini juga harus dijadikan pembelajaran politik bagi masyarakat Garut untuk ke depannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Lucky Lukmansyah Trenggana, mengaku akan segera memanggil Bupati Garut Aceng H.M. Fikri dalam waktu dekat ini. Pertemuan itu diagendakan membahas kosongnya jabatan wakil bupati. “Apakah jabatan wakil mau diisi atau tidak. Kalau mau diisi, kita akan mengatur tahapan-tahapannya,” ujar Lucky.

Selain itu, Lucky juga meminta Diky Candra untuk secepatnya memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati. Dengan begitu, Bupati dapat segera menyampaikannya kepada para anggota Dewan. “Laporan ini untuk mengukur pembangunan di Garut dan tidak menutupkan kita juga akan mempertanyakan terkait kemunduran wakil bupati,” ujar Lucky.

Pasangan Aceng H.M. Fikri-Diky Candra ini terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut pada 2009 melalui jalur perorangan atau independen. Namun di tengah jalan, konflik di antara mereka terjadi. Aceng memilih untuk berlabuh di Partai Golkar. Usaha untuk merujukkan mereka berdua telah dilakukan berbagai kalangan, namun tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya Diky mengundurkan diri.

SIGIT ZULMUNIR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nvidia Kembangkan GPU Model Baru, Diklaim Chip Terkuat di Dunia untuk AI

3 menit lalu

Blackwell B200 GPU. Image: Nvidia
Nvidia Kembangkan GPU Model Baru, Diklaim Chip Terkuat di Dunia untuk AI

Nvidia mengklaim kalau GPU teranyar yang dibuatnya ini mampu mencapai kinerja tujuh kali lebih sederhana dibandingkan chip sebelumnya, H100.


7 Film yang Dibintangi Tom Hiddleston, Loki Season 2 Hingga The Night Manager

10 menit lalu

Loki Season 2 dibintangi Tom Hiddleston. Dok. Disney+ Hotstar
7 Film yang Dibintangi Tom Hiddleston, Loki Season 2 Hingga The Night Manager

Tom Hiddleston memulai debut akting profesionalnya pada 2001. Namanya lebih dikenal setelah bermain film dibanding saat menjadi musisi.


Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

18 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang saat rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

KPU RI membuka opsi untuk mengumumkan hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024 lebih cepat. Sejumlah tantangan ini masih harus dihadapi KPU hari ini.


Serba-serbi Cuti Bersama dan Libur Lebaran 2024

19 menit lalu

Daftar tanggal merah bulan Maret 2024 ada sekitar 4 hari, yakni tanggal 11, 12, 29, dan 31 Maret. Berikut rincian hari libur dan cuti bersamanya. Foto: Canva
Serba-serbi Cuti Bersama dan Libur Lebaran 2024

Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama 2024


Pakar Sarankan KPU Buka Isi Perjanjian dengan Alibaba, Ini Alasannya

19 menit lalu

Sidang sengketa informasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (YAKIN) di Komisi Informasi Pusat alias KIP RI pada Selasa, 5 Maret 2024 di Jakarta. YAKIN menggugat KPU soal keterbukaan informasi data Pemilu. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pakar Sarankan KPU Buka Isi Perjanjian dengan Alibaba, Ini Alasannya

Pemohon juga meminta rincian layanan Alibaba Cloud yang digunakan oleh KPU.


Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

28 menit lalu

Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. (FOTO ANTARA)
Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

Fakultas Filsafat UGM menunggu laporan dari para korban untuk penanganan yang lebih tepat dan cepat.


Marak Protes Soal Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri, Bea Cukai: Kami Hanya Pelaksana Permendag

29 menit lalu

Penumpang pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat berlakunya aturan baru bea cukai mengenai pembatasan jumlah barang dari luar negeri dan jastip di Kota Tangerang, 15 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Perdamean
Marak Protes Soal Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri, Bea Cukai: Kami Hanya Pelaksana Permendag

Bea Cukai menyatakan hanya sebagai pelaksana lapangan atas Permendag yang mengatur pembatasan barang bawaan dari luar negeri.


8 Kelompok Tentara Bayaran Populer Di Dunia, Jual Jasa Tanpa Pandang Ideologi

32 menit lalu

Pejuang kelompok tentara bayaran Wagner, termasuk Roman Yamalutdinov (kiri), mundur dari markas Distrik Militer Selatan untuk kembali ke pangkalan, di kota Rostov-on-Don, Rusia, 24 Juni 2023. Intelijen Ukraina, Kyrylo Budanov, mengatakan para tentara bayaran Wagner Group mencoba merebut senjata nuklir Rusia selama kudeta pada 24 Juni lalu. REUTERS/Stringer
8 Kelompok Tentara Bayaran Populer Di Dunia, Jual Jasa Tanpa Pandang Ideologi

Tentara bayaran membentuk kelompok dan berbisnis dengan berbagai negara di dunia. Mereka menjual jasa militer tanpa mempedulikan ideologi


Shin Tae-yong Minta Erspo Ganti Jersey Latihan Timnas Indonesia karena Sulit Serap Keringat

33 menit lalu

Timnas Indonesia menggelar latihan perdana menjelang menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Latihan perdana ini berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Shin Tae-yong Minta Erspo Ganti Jersey Latihan Timnas Indonesia karena Sulit Serap Keringat

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, rupanya tidak begitu suka dengan seragam latihan terbaru keluaran Erspo. Begini penjelasan Sumardji.


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

36 menit lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.