Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Unit Kerja SBY Gelar Sistem Pengaduan Lewat SMS  

image-gnews
Kuntoro Mangkusubroto. TEMPO/Imam Sukamto
Kuntoro Mangkusubroto. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO Interaktif, Bandung - Layanan Pengaduan Online Rakyat atau Lapor! besutan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengembangkan sistem layanan pengaduan lewat pesan pendek atau SMS. ”Kami lagi mengetes sistem ini,” kata Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto usai memberikan kulah umum di depan mahasiswa Sekolah Bisnis Manajemen ITB di Bandung, Sabtu, 12 November 2011.

Kuntoro menuturkan sistem yang sudah dikembangkan setahun lalu itu ditambah dengan layanan pengaduan lewat pesan pendek melalui ponsel ke nomor 1708. Tapi belum semua layanan telepon dari operator seluler yang bisa mengirimnya. ”Sementara baru Telkomsel dan XL, mungkin minggu depan mulai tambah dengan Indosat. Jadi per minggu nanti akan tambah 1 provider,” katanya.

Menurut dia, sistem itu dikembangkan dengan maksud mengajak publik ikut serta mengawasi jalannya proses pembangunan. Laporan yang didapat lewat layanan itu, paparnya, yang diringkas oleh unit kerja untuk dilaporkan langsung kepada Presiden.

Kuntoro mengatakan saat ini tengah dikerjakan untuk meneruskan langsung pengaduan masyarakat yang diterima UKP4 lewat sistem Lapor! tersebut kepada menteri yang menangani langsung persoalan itu. Menteri yang bersangkutan diminta meneruskan berjenjang kepada bawahannya untuk menangani langsung persoalan itu. ”Ini proses yang sedang kami coba,” katanya.

Dia meminta, untuk menyempurnakan sistem yang tengah dikembangkan itu, publik yang melaporkan persoalan itu tidak berhenti di sana. Dia berharap sang pelapor mengirimkan perkembangan laporannya. Dengan demikian Unit Kerja Presiden itu bisa mengetahui progres pengaduan itu dan membenahi sistem birokrasi di pemerintahan.

Kendati begitu Kuntoro mengakui hingga saat ini belum ada masyarkat yang mengirim aduan itu, mengabari kelanjutan dari persoalan yang diadukannya itu. ”Padahal itu yang kami harapkan. Tapi ada dua kemungkinan di situ, sudah jalan (pembenahannya) dia tidak lapor, atau lama nggak jalan sehingga malas juga melaporkannya,” kata Kuntoro. ”Tolong saya dibantu ngetes sistem ini.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Kuntoro, sistem Lapor! yang dikembangkan oleh Unit Kerja Presiden itu baru dipraktekkan sebatas meneruskan penyelesaian persoalan yang masuk dalam lingkup kerja kementerian dan lembaga. Sementara, dia mengakui, belum semua kementerian tanggap untuk menyelesaikan aduan warga yang diteruskan oleh Unit Kerja Presiden.

Kuntoro mengatakan yang dinilai tanggap menindaklanjuti soal pengaduan itu baru kementerian yang mengurusi soal ”fisik”. ”Semua kementerian yang berurusan dengan fisik, cepat, dia nggak bingung lagi, tapi yang nonfisik, laporan seperti ini gimana, bingung juga (menyelesaikannya),” katanya.

Unit Kerja Presiden berencana mengembangkan sistem ini untuk ditindaklanjuti oleh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota. ”Bagian itu baru dimulai, kita baru memulainya dari menteri ke lembaga, (setelah itu) lalu ke gubernur dan bupati/walikota,” katanya. ”Ini makan waktu karena berhubungan dengan 500 kabupaten/kota.”

Kuntoro mengatakan pihaknya sementara baru sebatas meneruskan aduan warga itu pada kementerian/lembaga untuk diselesaikan persoalannya. Tapi, tengah disiapkan mekanisme pemberian tenggat  untuk penyelesaian aduan warga itu. ”(Tapi) kita belum sampai di situ, mengikuti sistem ini saja mereka sudah bagus, jangan nakut-nakutin dulu,” katanya.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mantan Menteri Energi Kuntoro Mangkusubroto Meninggal, Akan Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini

17 Desember 2023

Kuntoro Mangkusubroto. TEMPO/Yosep Arkian
Mantan Menteri Energi Kuntoro Mangkusubroto Meninggal, Akan Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini

Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto meninggal dunia pada hari ini.


Dilantik Jadi Pengarah UKP PIP, Megawati: Belum Tahu Usulkan Apa  

7 Juni 2017

Megawati Soekarnoputri foto bersama Kepala BIN Budi Gunawan dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayan Puan Maharani usai dilantik sebagai pengarah UKP PIP. TEMPO/Istman
Dilantik Jadi Pengarah UKP PIP, Megawati: Belum Tahu Usulkan Apa  

Megawati Soekarnoputri dilantik Presiden Jokowi sebagai Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila bersama 8 tokoh lainnya.


Agenda Pembangunan Pasca-2015

14 Agustus 2015

Agenda Pembangunan Pasca-2015

Di penghujung Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), dunia telah memutuskan kelanjutan Agenda Pembangunan Pasca-201


Wali Kota Makassar Lantik Komisioner Percepatan Program  

3 Maret 2015

Seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Komisi Pengendali Percepatan Program Strategis (KP3S) dilingkungan Pemerintah Kota Makassar diambil sumpahnya oleh walikota Makassar di Pelabuhan Paotere, Makassar, 13 Februari 2015. Pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut meraih penghargaan dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). TEMPO/Fahmi Ali
Wali Kota Makassar Lantik Komisioner Percepatan Program  

KP3S merupakan lembaga strategis. Meski begitu, pemerintah juga harus berpikir rasional.


JK Tak Persoalkan UKP4 Kini di Bawah Seskab  

21 November 2014

Jusuf Kalla memakai sepatu JK Collection dari Cibaduyut, sebelum berangkat ke pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung MPR, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. TEMPO/Tika Primandari
JK Tak Persoalkan UKP4 Kini di Bawah Seskab  

Deputi-deputi yang ada di UKP4 sekarang langsung di bawah Sekretaris Kabinet.


Yogya Sumbang Banyak Nomine MDGs Award

4 Maret 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyajikan laporan panel post-2015 Millennium Development Goals (MDGs) kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon di markas PBB,  New York  (30/5)  REUTERS/United Nations/Mark Garten
Yogya Sumbang Banyak Nomine MDGs Award

Program ini mendorong pemangku kepentingan mempercepat pencapaian Millenium Development Goals pada 2015.


Presiden Tunjuk Kepala Badan Pengelola REDD+  

26 November 2013

isa penebangan pohon setelah terjadi perambahan di kawasan hutan lindung Barisan I, Aia Dingin Batu Gadang, Padang, Sumbar, Minggu (13/1). ANTARA/Iggoy el Fitra
Presiden Tunjuk Kepala Badan Pengelola REDD+  

Kepala Badan memiliki fasilitas setara Menteri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Memiliki 4 deputi selevel pejabat eselon 1a.


SBY Minta UKP4 Laporkan Kinerja Menteri  

14 November 2013

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. Tempo/Dian Triyuli Handoko
SBY Minta UKP4 Laporkan Kinerja Menteri  

Presiden berharap, laporan dan pemaparan yang bakal disampaikan Kuntoro bisa memacu sejumlah kementerian menyelesaikan program kerja.


Rakyat Jangan Sungkan Mengadu ke LAPOR  

1 November 2013

Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto. Tempo/Aditia Noviansyah
Rakyat Jangan Sungkan Mengadu ke LAPOR  

Open Government Partnership merupakan inisiatif baru multilateral yang bertujuan mendorong pemerintah berkomitmen mempromosikan transparansi.


Yogyakarta Lima Besar Terbaik Penyerapan APBN

26 Agustus 2013

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Yogyakarta Lima Besar Terbaik Penyerapan APBN

TEPPA juga mengevaluasi penyerapan anggaran di kementerian,
lembaga, dan lembaga non-kementerian