Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daerah Diminta Prioritaskan Penataan Sungai Bersih  

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sebelum akhir tahun, pemerintah menargetkan akan meluncurkan program Indonesia Bersih. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebutkan prinsip program ini adalah menarik partisipasi semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakat, TNI dan Polri, serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih.

"Pemerintah sekarang sedang menyiapkan landasan hukumnya," ujar Gamawan saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan di Jakarta, Selasa, 8 November 2011.

Menurut Gamawan, sembari pemerintah menyiapkan payung hukumnya, pemerintah kota diminta mulai menyiapkan ancang-ancang. Gerakan bersih ini harus bisa mewujudkan kebersihan di rumah tangga, sekolah-sekolah, juga fasilitas umum seperti terminal, pelabuhan dan rel kereta api. "Aturannya sedang kami finalkan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN," lanjut Gamawan.

Disebutkan Gamawan, dari evaluasi yang dilakukan pemerintah, pengelolaan sampah rumah tangga masih menjadi masalah utama. Dari Safari Ramadan yang dilakukan Presiden dengan menggunakan perjalanan kereta, masih banyak rumah di bantaran rel yang membuang sampah ke areal rel kereta api.

Selain itu, kawasan sungai juga menjadi perhatian. Menurut evaluasi kementerian, jumlah sampah rumah tangga yang terangkut ke tempat pembuangan akhir baru 60 persen. Sedangkan 40 persen lainnya dibuang ke selokan dan bermuara ke sungai.

Disebutkan Gamawan, 83 pemerintah kota di seluruh Indonesia seharusnya mulai memberikan prioritas terhadap kebersihan sungai. Wali Kota harus bisa mencontoh penataan kota-kota di luar negeri, seperti Australia, Belanda, dan Singapura.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Gamawan, di beberapa kota maju yang dialiri sungai, kebersihan sungai menjadi prioritas dalam penataan kota. "Di kota maju ikan berenang kelihatan, di Indonesia sampah berenang yang kelihatan," ujar Gamawan diikuti tawa peserta yang hadir.

Penataan kawasan pinggiran sungai, kata Gamawan, seharusnya diarahkan menjadi tempat rekreasi dan hiburan. Karenanya, masyarakat dan pemerintah diminta mulai memprioritaskan kebersihan sungai. "Sungai tidak akan pernah jernih kalau semua sampah itu muaranya ke sungai." Karenanya, Gamawan meminta hal pertama yang dilakukan adalah penataan sampah rumah tangga.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi beberapa daerah yang sudah mulai menggerakkan program kebersihan di beberapa kota, seperti kegiatan Jumat Bersih dan Subuh Bersih. "Saya apresiasi pada kota yang sudah melakukan dan semoga segera diikuti kota lain."

IRA GUSLINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

11 Juni 2017

Presiden Jokowi tertawa ketika memberikan pertanyaan nama-nama suku di Indonesia kepada santri saat melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, 13 April 2017. Presiden juga menghadiri peletakaan batu pertama Auditorium Mbah Muqoyyim. ANTARA/Oky Lukmansyah
Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

okowi kembali menegaskan soal larangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena itu, Presiden minta masyarakat tidak terprovokasi isu bangkitnya PKI.


Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

18 Mei 2017

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi RP Argo Yuwono. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

Alfian Tanjung akan dimintai keterangan soal cuitannya yang diduga menuding sebagian politikus PDI Perjuangan adalah kader PKI.


Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

17 Maret 2017

Kaos Rusia Airlines, Aeroflot. cccp-shirts.com
Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

Fotografer Tempo, Subekti, dipaksa mencopot kaus bergambar maskapai penerbangan Rusia, Aeroflot, yang ia kenakan saat salat Jumat di Jatinegara.


Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

13 Maret 2017

Pengunjung mengamati koleksi foto mantan presiden RI Soeharto yang merupakan bagian dari peluncuran buku foto
Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

Pemerintahan Soeharto, presiden yang berkuasa di era Orde Baru selama 32 tahun, dianggap lebih baik ketimbang sekarang.


Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

8 Maret 2017

Nezar Patria. Dok. TEMPO/Adri Irianto
Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

Alfian Tanjung meminta maaf kepada anggota Dewan Pers Nezar Patria. Alfian tak sanggup membuktikan tuduhannya kepada Nezar sebagai kader PKI.


Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

31 Agustus 2016

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bejo Untung dan anggotanya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

Bedjo Untung menuturkan YPKP 65 ingin berbicara dari hati ke hati dengan Presiden Jokowi.


Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

25 Agustus 2016

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo di sela-sela Simposium Anti PKI di Balai Kartini Jakarta, 1 Juni 2016. TEMPO/Arkhe
Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

Setidaknya ada empat elemen dalam rekomendasi rekonsiliasi yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo.


Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

25 Agustus 2016

Ketua Pemuda Rakyat Sukatno yang menjadi underbouw PKI yang juga wartawati Warta Buana, korban Tragedi 1965, Sri Sulistyawati hadiri acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa Simposium ini tidak bisa dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. TEMPO/Subekti
Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

Koordinator Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung meminta Presiden Jokowi segera merespons rekomendasi tersebut.


Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

21 Juli 2016

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Luhut menyampaikan harapannya agar Indonesia jangan mau didikte negara asing. TEMPO/Aditia Noviansyah
Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

Pengadilan menemukan adanya genosida. Pemerintah membantah hal ini.


Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

21 Juli 2016

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Dalam acara ngobrol santai tersebut Luhut menyampaikan pesan kepada sejumlah wartawan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

Pemerintah tidak melihat ada jumlah kuburan massal yang signifikan, yang bisa membuktikan tuduhan adanya pembantaian pada 1965