Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Tunggu Satgas Buka Kasus D.L Sitorus  

image-gnews
DL Sitorus (kanan) dan Adner Sirait saat pembacaan tuntutan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta (4/10).  ANTARA/Puspa Perwitasari
DL Sitorus (kanan) dan Adner Sirait saat pembacaan tuntutan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta (4/10). ANTARA/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta --Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung langkah Satuan Tugas Anti Mafia Hukum bila ingin menelusuri kembali kasus sengketa lahan pengusaha D.L Sitorus. Lembaga Antikorupsi ini siap menindaklanjuti hasil penelusuran tim yang dipimpin Kuntoro tersebut.

"Kami siap menindaklanjuti karena ini berkaitan dengan penegakan hukum," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, Selasa 1 November.

Johan mengatakan tuduhan adanya indikasi praktek mafia hukum di dalam kasus itu perlu untuk dibuktikan, termasuk dugaan duit yang mengalir ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin."Kami tidak bisa menuduh tanpa bukti," kata dia. "Kami tunggu aja Satgas untuk membukanya kembali."

Kasus ini bermula dari aduan Hendrik R.E Assa ke Satuan Tugas pada April 2010. Di Majalah Tempo edisi Senin 31 Oktober, Ia mengungkapkan bahwa proses hukum sengketa lahan di kawasan Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara diwarnai aksi mafia hukum.

Menurut dia, D.L Sitorus yang mengelola lahan seluas 80 hektare dengan menggunakan dua perusahaannnya yakni PT Torganda dan PT Torus Ganda, mengucurkan duit ke Mahkamah Agung untuk mempermulus penyelesaian kasus sengketanya.

Bukti pengucuran dana itu berupa dokumen-dokumen yang merincikan aliran dana ke sejumlah hakim. Bahkan terdapat pula aliran dana Rp 17 miliar ke seseorang yang berinisial AS. Orang tersebut diduga adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Satuan Tugas kemudian menindaklanjuti aduan tersebut dengan meminta KPK turun tangan. Lembaga itu akhirnya menyurati KPK pada 14 Juli 2010.

Johan mengungkapkan bahwa Komisinya pernah memperoleh informasi mengenai dugaan praktik mafia hukum dalam kasus itu, saat mengusut kasus suap yang juga melibatkan D.L Sitorus. Namun lembaganya belum mengambil langkah hukum karena lebih fokus pada kasus yang ditangani KPK. Kasus itu berupa dugaan suap hakim Ibrahim.

"Kami memang belum masuk ke sana karena berbarengan dengan kasus D.L Sitorus yang juga ditangani KPK," ucap dia.

Namun demikian, ia mengaku belum mengatahui bahwa Satuan Tugas telah melayangkan surat ke lembaganya pada tahun lalu. "Saya belum dapat jawaban dari pimpinan KPK," kata dia.

TRI SUHARMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

23 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) diajak berfoto dengan warga usai mengunjungi tenda pengungsian korban rumah ambles di Pademangan, Jakarta Utara, Selasa, 20 November 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

Anies Baswedan telah mengunjungi permukiman penduduk di di Kampung Baru, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 21 November 2018.


Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

30 Agustus 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik sejumlah wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Wali Kota Jakarta Pusat diisi Bayu Megantara, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi,  Wali Kota Jakarta Utara Syamsudin Lologoa, dan Bupati  Kepulauan Seribu Husien Murad. Tempo/Amston Probel
Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

Anies Baswedan menyatakan akan patuh jika ada aturan yang mengharuskan Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dinonaktifkan.


Sengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru

19 Desember 2017

PT KAI dan Ditjen Perkeretaapian saling klaim atas lahan kosong di Stasiun Depok Baru, Jumat, 8 Desember 2017. (Tempo/Irsyan Hasyim)
Sengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru

Berulang kali disengketakan KAI dan Kemenhub, BPN berencana mengukur lahan seluas 7.000 meter persegi, yang berada di Stasiun Depok Baru.


Pemilik Lahan Menutup Gerbang, Aktivitas Lotte Mart Bekasi Lumpuh  

23 Mei 2017

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pemilik Lahan Menutup Gerbang, Aktivitas Lotte Mart Bekasi Lumpuh  

Gerbang pusat perbelanjaan Lotte Mart di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, diblokade orang yang mengklaim sebagai pemilik lahan.


Masyarakat Menang Perkara Lahan Melawan TNI AL

11 April 2017

Ilustrasi. TEMPO/ Ali Said
Masyarakat Menang Perkara Lahan Melawan TNI AL

Dalam proses persidangan, masyarakat berhasil memenangkan perkara atas tanah seluas 117 hektare melawan TNI AL Lantamal 1 Belawan.


Jaksa Agung Bantu Tri Rismaharini Hadapi Sengketa Pemkot Surabaya

11 Maret 2017

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menjadi saksi dalam pengelolaan biaya pendidikan yang diambil alih Pemprov Jawa Timur yang di perkarakan di Mahkamah Konstitusi - Jakarta, 8 Juni 2016. TEMPO/Amston Probel
Jaksa Agung Bantu Tri Rismaharini Hadapi Sengketa Pemkot Surabaya

Jamdatun memerintahkan Jaksa Pengacara Negara untuk membuat kajian hukum untuk menentukan langkah yang bisa ditempuh Pemkot Surabaya.


Masyarakat Klaim Lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo  

23 Februari 2017

Warga Tengger beristirahat usai berladang menikmati pemandangan alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lava View, Cemorolawang, Bromo, Jawa Timur, Jumat (3/8). TEMPO/Subekti
Masyarakat Klaim Lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo  

Sebanyak 12 warga sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklaim lahan di dalam kawasan seluas sekitar 12 hektare.


Kalah di Pengadilan, Petani Ini Dibui 8 Tahun Denda Rp 10 M

18 Januari 2017

Ilustrasi. TEMPO/ Ali Said
Kalah di Pengadilan, Petani Ini Dibui 8 Tahun Denda Rp 10 M

Para petani mengaku telah menggarap tanah itu sejak 1967,
ketika HGU lahan selesai dikelola oleh NV Seketjer Wriginsari.


Konflik Lahan di Manggarai Barat, 2 Orang Dibunuh

18 Januari 2017

AP/Rebecca Blackwell
Konflik Lahan di Manggarai Barat, 2 Orang Dibunuh

Mengetahui dua rekannya diserang, Hironimus berlari menuju
pantai untuk menghindari kelompok tersebut.


Konflik Tanah Lawan Keluarga Besar USU, Petani Lapor Kontras

10 Januari 2017

ANTARA/Yusran Uccang
Konflik Tanah Lawan Keluarga Besar USU, Petani Lapor Kontras

Para petani mengalami teror berupa pengrusakan dan pembakaran posko KT-AEAB pada jumat, 6 Januari 2017.