TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan jajaran pemerintahannya untuk mencegah dan memberantas korupsi. Ia menegaskan tidak adil bila kerja siang-malam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi masih terjadi perampokan uang negara oleh koruptor yang tidak bertanggung jawab. Presiden SBY juga mengaku sering terimbas masalah ini.
“Ada lagi ketidakjelasan pemeriksaan pejabat. Presiden juga sering kena. Jawaban yang ada di daerah, jawaban ada di Presiden. Meja saya bersih, tiap hari ada beberapa puluh surat sudah saya tanda tangani,” kata SBY saat menyampaikan pidato pelantikan menteri baru Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara Jakarta, Rabu 19 Oktober 2011.
SBY merujuk pada kasus pemeriksaan pejabat daerah yang tersangkut kasus korupsi dan menjadi pemberitaan di media beberapa waktu lalu. Saat itu disebutkan beberapa pejabat tidak segera diperiksa kejaksaan karena belum mendapat izin Presiden.
Beberapa waktu lalu Presiden juga mengaku bertemu seorang gubernur yang menyebut ada surat izin pemeriksaan bupati belum keluar karena masih di meja Presiden. Ia pun mengecek langsung melalui telepon ke Sekretariat Negara. Tetapi ternyata hasilnya nihil. Kemungkinan surat itu belum masuk ke Sekretariat Kabinet dan masih ada di Kejaksaan Agung.
“Saya cek, ternyata juga tidak ada. Saya cek ke Polri ternyata juga tidak ada. Saya sampaikan ke gubernur, cek di daerah. Ini saya minta perhatian yang serius untuk cek di tingkat lokal karena 165 izin sudah saya lakukan melalui Mendagri,” katanya.
SBY juga memberikan perhatian khusus terhadap proses pengadaan barang di pemerintahan. Ia mengetahui masih banyak terjadi mark-up, sehingga negara dirugikan. Saat berkunjung ke daerah ia juga menemukan masih ada pemerasan dari oknum penegak hukum kepada kepala daerah.
“Apa pun yang terjadi mari kita jadikan pemberantasan korupsi agenda utama. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik itu di pusat, legislatif, di hadapan hukum sama," ujarnya. "Lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi kita harapkan tetap steril, dan tetap bekerja secara serius."
KARTIKA CANDRA
