Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jenderal Aktif, Marciano Dinilai Layak Jadi Kepala BIN

image-gnews
Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Marciano Norman. TEMPO/Subekti
Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Marciano Norman. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Jaleswari Pramordawardani menilai Penempatan Marciano sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak menjadikan badan intelijen itu dikuasai militer."Yang paling penting track record, apakah beliau pernah melanggar. Dilihat dari karier militernya yang profesional, ia layak," kata Jaleswari ketika dihubungi Tempo, Selasa, 18 Oktober 2011.

Letnan Jenderal TNI Marciano Norman rencananya akan menggantikan posisi Jenderal (Pol) Sutanto sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hari ini, Selasa 18 Oktober, Marciano menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Darat, Jakarta.

Marciano merupakan lulusan Akabri 1978. Pria kelahiran Banjarmasin 28 Oktober 1954 ini dilantik menjadi Panglima Daerah Militer Jaya pada 29 Juni 2010 menggantikan Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro. Sebelumnya, Marciano merupakan Komandan Pasukan Pengaman Presiden sejak 2008.

Menurut Jaleswari, selama karier militernya, Marciano tidak memiliki jejak rekam telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Jaleswari mengatakan sipil tidak perlu tegang BIN akan dikuasai militer. "Yang paling penting harus ada pengawasan berlapis dari selurus jajaran," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jaleswari mengatakan memilih kepala BIN pada dasarnya harus memenuhi sejumlah syarat seperti regulasi, komitmen serta jejak rekam calonnya dalam hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. "Kepala BIN harus memenuhi persyaratan itu," kata Jaleswari.

Ia juga mengatakan ada 10 jabatan sipil yang bisa dimasuki oleh prajurit aktif. Menurut dia, semuanya diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang TNI ayat dua. "Banyak sekali posisi sipil dari militer," ujarnya.

ILHAM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

14 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.


Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

37 hari lalu

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.


Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024

51 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 3 Februari 2024. Presiden menyerahkan 3.000 sertifikat hak milik (SHM) atas tanah hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) kepada masyarakat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.  ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024

Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.


Mantan Kabinda Papua Barat dan Eks Kepala BPN Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah

54 hari lalu

Ilustrasi sertifikat tanah. Istimewa
Mantan Kabinda Papua Barat dan Eks Kepala BPN Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah

Polisi juga menetapkan istri eks Kepala BPN Sorong sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah. Satu terlapor lain adalah seorang caleg.


Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

26 Januari 2024

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Jumat (19/1), mengatakan ada pihak yang berupaya untuk menggoyang pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

Luhut mempersilakan jika ada menteri mundur dari kabinet Jokowi, namun membantah kalau Sri Mulyani akan resign.


PPATK Jabarkan Jumlah dan Instansi Ihwal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024

10 Januari 2024

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPATK Jabarkan Jumlah dan Instansi Ihwal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024

PPATK sudah mengirimkan hasil analisisnya itu ke KPK, Bawaslu, BIN, Polri, dan OJK.


Sebulan Menjabat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto 2 Kali Lakukan Mutasi Ratusan Perwira Tinggi TNI

21 Desember 2023

Presiden Joko Widodo saat melantik Panglima TNI terpilih Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 November 2023. Adapun Agus dilantik untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera memasuki masa pensiun. Jenderal Agus Subiyanto dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 25 Oktober 2023. Karier Agus pun cukup moncer, terutama setelah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta pada 2009-2011 atau bertepatan saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, Agus juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Pangdam Siliwangi, dan Wakil Kepala KSAD sebelum dilantik menjadi KSAD. TEMPO/Subekti.
Sebulan Menjabat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto 2 Kali Lakukan Mutasi Ratusan Perwira Tinggi TNI

Jenderal Agus Subiyanto lakukan rotasi besar-besaran. Ratusan perwira tinggi TNI dimutasi sebulan terakhir. sejak ia menjabat Panglima TNI.


Sosok Budi Gunawan, Kepala BIN Eks Ajudan Megawati yang Royal Bagi-Bagi Rumah

24 November 2023

Baju merah: Kepala BIN Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dalam peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 29 November 2022. Biro Setpres
Sosok Budi Gunawan, Kepala BIN Eks Ajudan Megawati yang Royal Bagi-Bagi Rumah

Budi Gunawan sempat diterpa isu reshuffle dari posisi Kepala BIN. Terseret polemik hubungan Jokowi dan Megawati yang tak harmonis.


Eks Kepala BIN dan Gubernur DKI Sutiyoso Jadi Wakil Dewan Penasihat Timnas AMIN, Ini Profilnya

22 November 2023

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Kepala BIN dan Gubernur DKI Sutiyoso Jadi Wakil Dewan Penasihat Timnas AMIN, Ini Profilnya

Sutiyoso resmi jadi Wakil Dewan Penasihat Timnas AMIN, berikut profilnya.


Alasan Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Bergabung di Timnas AMIN: Anies Paling Berintegritas

22 November 2023

Mantan wakil ketua KPK 2015-2019 Saut Situmorang mewakili koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih mengajukan uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 dan 11 ke Mahkamah Agung, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Dalam keteranganya ICW menilai dalam peraturan tersebut KPU memberikan celah kepada para koruptor untuk maju dalam kontestasi pemilu legislatif. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Bergabung di Timnas AMIN: Anies Paling Berintegritas

Bagi Saut Situmorang, kepemimpinan nasional saat ini tidak punya visi tentang pemberantasan korupsi. Namun Anies punya.