Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ICW Usulkan Badan Anggaran Dihapus  

image-gnews
Firdaus Ilyas. TEMPO/Aditia Noviansyah
Firdaus Ilyas. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mengusulkan Badan Anggaran DPR sebaiknya dihapus dan diganti dengan panitia anggaran seperti periode 2004-2009. Ini dilakukan untuk memperkuat fungsi sinkronisasi anggaran dan mekanisme pengelolaan anggaran di DPR. Selain itu, juga salah satu cara membongkar praktek mafia anggaran.

"Kembalikan saja ke bentuk panitia anggaran yang anggotanya setiap tahun diganti," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW Firdaus Ilyas di Jakarta, Kamis, 8 September 2011.

ICW menandai praktik-praktik korupsi yang terjadi berpusat di Badan Anggaran. Aktor utamanya politisi anggota DPR dan badan anggaran. Selain birokrat dan pengusaha yang biasa melakukan kerjasama dengan pemerintah dan memiliki kedekatan dengan anggota DPR.

Badan anggaran dinilai sangat mudah memainkan rencana anggaran supaya bisa mudah dikorupsi. Pasalnya, menurut Firdaus, mekanisme penganggaran saat ini tertutup dan tidak akuntabel. Waktu pembahasan anggaran juga pendek, antara Mei sampai Juli. Celah lain adalah pembahasan APBN-Perubahan yang relatif tidak dikontrol.

Badan anggaran juga menciptakan ruang-ruang baru untuk menyusn anggaran di luar ketentuan mekanisme formal. "Wewenang badan anggaran terlalu kuat dan mereka sering melewati prosedur resmi penyusunan anggaran," kata Firdaus.

ICW juga menengarai badan anggaran dijadikan alat partai untuk mengeruk uang. "Korupsi yang dilakukan anggota badan anggaran bukan dipicu oleh kehendak pribadi," kata peneliti ICW Apung Widadi. Jika ditelusuri, biasanya anggota DPR yang ditempatkan di badan anggaran memiliki jabatan bendahara umum di partai.

Ini menunjukkan adanya korelasi antara kepentingan partai dengan badan anggaran. Setelah bendahara umum, posisi berikutnya yang kerap dipasang di badan anggaran adalah wakil bendahara umum atau bendahara fraksi. Bisa jadi partai sama sekali tidak menempatkan struktur bendahara, tetapi orang yang memiliki keahlian merekayasa anggaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera yang di badan anggaran diwakili oleh ketua departemen investasi partai itu. "Karena itu badan anggaran perlu dievaluasi," kata Apung.

Meski begitu praktek mafia anggaran tidak dimulai di badan anggaran. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ade Irawan mengatakan upaya melakukan korupsi dimulai jauh sebelum proyek dilakukan. Bahkan politisi bisa mendorong atau menciptakan program-program yang bisa dikorupsi. Atau mendorong diadakannya tambahan anggaran supaya bisa mendapatkan proyek dari situ.

Proses ini sudah dimulai sejak penyusunan anggaran di kementerian. "Saat itu sudah dimulai negosiasi untuk mendapatkan proyek," kata Ade. Proses berikutnya terjadi di DPR. Pengusaha dan birokrat terkait melakukan negosiasi dengan politisi di DPR tentang proyek mana yang bisa diakses oleh politisi dan pengusaha.

Fase berikutnya baru terjadi di badan anggaran untuk menetapkan apakah program-program yang direncanakan akan disetujui atau tidak. Politisi di badan anggaran paling banyak mendapatkan celah korupsi di APBN-Perubahan dan pos anggaran lain-lain yang belum ditetapkan penggunaannya.

KARTIKA CANDRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

16 Maret 2023

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menunjukkan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT. Antam Tbk, Dodi Martimbang, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Dodi Martimbang, dalam tindak pidana korupsi terkait kerjasama pengolahan anoda logam (Dore Kadar Emas Rendah) antara PT. Antam Tbk, (Aneka Tambang) dengan PT. Loco Montrado tahun 2017 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.100,7 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.


Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

15 Maret 2023

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto : Istimewa
Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.


Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

12 Februari 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.


Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

11 Februari 2023

ICW menggelar konferensi pers Catatan Akhir Tahun agenda Pemberantasan Korupsi 2019 bertajuk
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.


Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

11 Februari 2023

Agus Sunaryanto, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)/ TEMPO/Rezki
Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta


ICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi

21 Mei 2020

Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019, Imam Nahrawi, mengikuti sidang lanjutan kasus suap Kemenpora di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Dalam sidang ini Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi Mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Alfitra Salam. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi

Peringatan ICW terhadap kejaksaan Agung mendasarkan pada penjelasan mantan Asisten Pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.


Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar

30 Desember 2019

(dari kiri) Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan lima anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris resmi menjabat sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.


Peneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK

12 Desember 2019

Ilustrasi Gedung KPK
Peneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas KPK dianggap tetap menggambarkan bahwa negara gagal memahami konsep penguatan.


ICW: KPK Bisa Jerat Saksi 'Nakal' dengan Obstruction of Justice

28 November 2019

Ilustrasi suap
ICW: KPK Bisa Jerat Saksi 'Nakal' dengan Obstruction of Justice

"Tentunya bila KPK memiliki bukti-bukti yang kuat mengenai tindakan saksi ini."


ICW Minta MA Tolak Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi

5 November 2019

Ilustrasi korupsi
ICW Minta MA Tolak Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi

ICW mencatat setidaknya 21 terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK sedang mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).