TEMPO Interaktif, Jakarta - Tim Advokasi Jaminan Sosial mengajukan uji materi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu ditempuh setelah sejumlah aksi demontrasi menolak pemberlakuan undang-undang tersebut tak membuahkan hasil.
Juru bicara Tim Advokasi, Habiburokhman, menyatakan uji materi akan dilakukan hari ini, Senin 25 juli 2011. "Siang ini kami akan datang ke MK untuk memasukkan permohonan uji materi," ujarnya saat dihubungi Tempo, hari ini.
Menurut Habiburokhman, tim akan melakukan uji materi terkait Pasal 17, 19 , 29, 35, dan 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini. "Intinya 5 pasal itu. Tapi, sebenarnya masih ada pasal-pasal yang menjelaskan pasal-pasal ini juga," katanya. Tim, lanjutnya, mempermasalahkan prinsip asuransi sosial yang berada dalam undang-undang ini. "Asuransi dan jaminan sosial itu 2 hal yang sebenarnya sangat berbeda," tuturnya.
Ia menjelaskan, jika dalam prinsip asuransi seperti yang tertera dalam undang-undang ini, seorang peserta diharuskan membayarkan iuran untuk mendapatkan jaminan sosial. "Jadi, ada penanggung, ada tertanggung, ada premi, dan ada manfaat," ucapnya.
Prinsip itu sangat berbeda dengan prinsip jaminan sosial yang sebenarnya merupakan hak asasi manusia. "Kalau hak asasi manusia adalah hak absolut yang melekat pada manusia tanpa harus ada hubungan perdata apa pun," tuturnya.
Karena itu, ia melihat adanya 2 prinsip yang bertentangan dalam undang-undang ini. "Ini memang dikamuflasekan dengan pasal yang menyatakan bahwa negara akan membayar iuran bagi orang yang tidak mampu," ucapnya. Ia menambahkan, pihaknya mendesak undang-undang ini untuk diubah dengan menganut prinsip jaminan sosial seperti yang dituturkannya. "Kalau tidak, namanya diubah saja menjadi Undang-Undang Sistem Asuransi Sosial Nasional," ujarnya.
FEBRIYAN
