Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Malam Ini Setgab Rapat Soal Angka Ambang Batas Parlemen  

image-gnews
Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Alotnya pembahasan angka ambang batas partai untuk masuk parlemen (Parliamentary Threshold) antarfraksi di Dewan Perwakilan Rakyat memaksa Sekretariat Gabungan Partai Koalisi turun tangan. Senin, 18 Juli 2011 malam nanti, Setgab akan menggelar rapat khusus membahas angka ambang batas parlemen.

"Ada rapat Setgab nanti malam untuk menyelesaikan (soal PT) pada level teknis. Saya harap Golkar dan Demokrat tidak egois," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar, di Gedung Dewan, Senin, 18 Juli 2011.

Sebelumnya, empat partai politik menengah mempertahankan syarat ambang batas partai sebesar tiga persen. Keempat partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. "Kami sepakat angka PT sebesar 3 persen," kata Sekretaris PKS, Abdul Hakim.

Sikap bersama empat partai menengah ini disampaikan dalam acara diskusi membahas soal angka ambang batas di ruangan Fraksi PPP di lantai 15 Gedung Nusantara I DPR. Hadir sebagai pembicara dalam pertemuan itu Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Sekretaris Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi, dan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar.

Partai Demokrat dan Golkar selama ini berkeras menaikkan angka ambang batas di angka 5 persen. Sikap ini diamini PDI Perjuangan yang juga sepakat dengan angka yang sama. Bahkan, ketiga partai itu pernah membicarakan khusus soal kenaikan angka ambang batas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Marwan mengatakan, Setgab seharusnya kompak menuntaskan persoalan angka ambang batas. Sebagai forum koalisi, Setgab harus bisa menjadi wadah komunikasi yang baik bagi partai-partai anggotanya. "Kalau koalisi enggak solid, egois, maka tidak akan selesai juga pembahasannya. Kuncinya ada di Demokrat dan Golkar," ujar dia.

Pesimisme terhadap Setgab juga disampaikan Hasrul Azwar yang mengatakan pembahasan angka ambang batas tidak dianggap sebagai isu yang prioritas bagi Setgab. "PPP sudah berkali-kali mengusulkan agar PT dibicarakan di Setgab, tapi tidak pernah. Baru malam nanti rapat ketika besok akan dibawa ke paripurna," kata dia.

Ia menilai Setgab adalah forum yang aneh. Ketika membicarakan kasus Century atau hak angket pajak, Setgab bersikap reaktif. Hal sebaliknya jika membahas soal angka ambang batas. "Setgab sangat bergairah dan terganggu syahwat politiknya jika membicarakan tentang Century dan angket pajak," ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


DPR Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
DPR Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

8 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

9 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

20 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.