TEMPO Interaktif, Bandung - Siswa baru Sekolah Menengah Atas serta Kejuruan di Kota Bandung dilatih bela negara di instansi militer. Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bandung itu diprotes oleh sebagian perwakilan orang tua.
Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kota Bandung Dedi Darmawan mengatakan bahwa pelatihan yang melibatkan seluruh SMA dan SMK Negeri itu baru dimulai pada tahun ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dilakukan masing-masing sekolah, saat ini pelatihannya dipusatkan di institusi militer. "Latihan berdasarkan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008, isinya termasuk bela negara," ujarnya, Rabu, 13 Juli 2011 petang.
Pelatihan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa di semua sekolah. Dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah. "Jadi, kalau ada siswa yang nggak ikut, rugi, karena sudah dianggarkan," katanya. Pelatihan dipusatkan di institusi militer itu karena fasilitas sekolah, seperti kamar mandi, dianggap kurang untuk menampung seluruh peserta.
Menurut Dedi, pihaknya dan seluruh kepala sekolah sepakat membuat pelatihan itu dengan metode yang seragam. Biaya pun ditetapkan sebesar Rp 175 ribu per siswa. Pelatihan itu berlangsung selama 4 hari 3 malam.
Dari lembaran jadwal pelatihan yang diperoleh Tempo, pelatihan dimulai 11 Juli hingga 10 Oktober 2011. Setiap periode pelatihan diikuti oleh dua sampai tiga sekolah. Sekolah pertama yang ikut pelatihan hari ini salah satunya adalah SMAN 3 Bandung.
Wakil Kepala SMAN 3 Firmansyah mengatakan pelatihan dimulai hari ini hingga Jumat mendatang. Beberapa materi bela negara dan kedisiplinan yang diajarkan berupa materi tertulis dan latihan fisik. Misalnya pelajaran agama hingga latihan baris-berbaris. "Ini untuk membentuk perubahan mental supaya tidak cengeng dan lebih percaya diri," katanya.
Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 3 Siliwangi Kolonel Beny Efendi membenarkan adanya kerja sama pelatihan dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pelatihnya pun disiapkan dari kalangan tentara, misalnya untuk materi bela negara, cinta Tanah Air, baris-berbaris, serta outbond. "Sesuai Pasal 30 UUD tentang Bela Negara," katanya.
Namun, kebijakan Dinas itu menuai protes perwakilan orang tua siswa. Ketua Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Bandung Muhammad Husni Thamrin menyatakan pihaknya menolak pelatihan kepemimpinan siswa itu. Alasannya, setiap siswa dipungut bayaran Rp 175 ribu. "Yang jadi masalah, uang itu jadi beban orang tua," katanya, Rabu, 13 Juli 2011.
SMKN 6 tahun ini menampung 600 siswa. Total biaya yang harus disetor sekolah ke Dinas Pendidikan Kota Bandung, ujar Thamrin, sebesar Rp 105 juta. Pelatihan rombongan tiap sekolah dijadwalkan berlangsung di tempat militer, antara lain Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat Hegarmanah dan Secaba Angkatan Darat di Bihbul. "Kenapa pelatihannya tidak di sekolah saja? Kita cukup bayar pelatihnya," katanya.
Ketua Forum Orang Tua Siswa Dwi Subawanto mengatakan jika kebijakan bela negara itu mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional, harusnya biaya pelatihannya ditanggung oleh pemerintah, bukan orang tua.
Adapun pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji berbeda. Menurutnya, pelatihan kepemimpinan siswa belum ditetapkan oleh Dinas. "Masih dirancang hingga 3 bulan ke depan, belum tahu akan kerja sama dengan siapa," katanya.
Pelatihan itu, lanjutnya, hanya untuk menyiapkan kader Organisasi Siswa Intra Sekolah. Pesertanya pun tak wajib seluruh siswa baru, melainkan 2-5 orang sesuai pilihan sekolah. Soal daftar gelombang peserta pelatihan itu, Oji membantah kebenarannya jika tidak ada tanda tangan pejabat Dinas Pendidikan. "Jadwal itu tidak berlaku," katanya.
ANWAR SISWADI
