Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Targetkan Defisit Anggaran Tak Lebih 3 Persen

image-gnews
Armida Alisjahbana. TEMPO/Imam Sukamto
Armida Alisjahbana. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah memastikan defisit APBN tidak akan melebihi angka 3 persen. Hal ini mengacu pada Undang Undang APBN yang menyatakan tidak diperbolehkan defisit kumulatif melebihi 3 persen, baik APBN maupun APBD. Pemerintah menghitung defisit APBN kemungkinan 1,8 persen sedangkan defisit anggaran pemerintah daerah 0,5 persen.

"Kalau sekarang 1,8 persen mungkin naik sedikit kalau ada subsidi, tapi saya rasa kita akan jaga di bawah 2 persen," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana di Kantor Presiden, Jum'at, 24 Juni 2011.

Armida menambahkan RAPBN 2011 akan dibahas di Kementerian Koordinator Perekonomian pada pekan depan. Setelah itu, rancangan akan dibawa ke Kantor Wakil Presiden dan lapor ke Presiden. Setelah dinilai final akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian diketok palu. "Kita mengupayakan defisit bisa berkurang," kata Armida.

Data yang diterbitkan Kementerian Keuangan soal Rancangan APBN-P 2011, menyebutkan belanja negara juga akan meningkat hingga Rp 1.327,6 triliun dari sebelum dalam APBN 2011 Rp 1.229,6 triliun. Bahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan besaran belanja jika diterapkan penaikan harga BBM bersubsidi Rp 1000 per liter, sehingga belanja negara menjadi Rp 1.316,8 triliun. Untuk belanja subsidi, tanpa adanya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi akan melambung menjadi Rp 253,35 triliun dari sebelum dalam APBN 2011 Rp 187,6 triliun.

Sedangkan, jika harga BBM dinaikkan Rp 500 per liter maka subsidi akan menjadi Rp Rp 241,38 triliun dan dengan kenaikan Rp 1000 per liter menjadi Rp 237,38 triliun. Untuk subsidi energi, tanpa adanya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi akan naik menjadi Rp 196,16 triliun dari sebelumnya APBN 2011 Rp 136,6 triliun. Sedangkan, jika harga BBM dinaikkan Rp 500 per liter maka subsidi akan menjadi Rp Rp 184,01 triliun dan dengan kenaikan Rp 1000 per liter menjadi Rp 180,01 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, mengatakan laporan penghematan anggaran telah dilaporkan Menteri Keuangan. Penghematan belanja kementerian dan lembaga sebagai tindak lanjut dari Inpres 7 tahun 2011. Hatta melanjutkan, tujuan utama dari penghematan itu adalah tentu agar setiap rupiah dana yang kita belanjakan itu menimbulkan dampak yang besar bagi pembangunan. Jadi pengurangan terhadap hal-hal yang tidak produktif. Hatta menyebutkan, totalnya ada Rp 15,5 triliun. Ia menyebutkan, 75 K/L dari total 79 K/L sudah menyerahkan usul penghematannya. "Akan lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Kita tetap menyisir itu sebelum dibawa ke DPR dan itu tetap akan lakukan evaluasi hari Senin," ujar Hatta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta defisit APBN tak terlalu besar. Keputusan defisit anggaran untuk stimulasi pertumbuhan membiayai pembangunan, menjalankan kegiatan pemerintahan.

EKO ARI WIBOWO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ekonom Ungkap Bahaya Defisit Anggaran Melebar, Tambah Utang Lagi

30 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Bahaya Defisit Anggaran Melebar, Tambah Utang Lagi

Pemerintah memperkirakan defisit anggaran pada 2024 akan melebar menjadi 2,8 persen terhadap PDB. Tambah utang lagi.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

25 November 2022

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat jumpa pers peluncuran Energy Transition Mechanism di Nusa Dua, Bali, Senin, 14 November 2022. TEMPO/Daniel Ahmad
APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

27 September 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. Rapat tersebut membahas dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 138,1 T hingga April 2021

24 Mei 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara diskusi Tempo bertajuk
Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 138,1 T hingga April 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN mencapai Rp 138,1 triliun hingga akhir April 2021.


Kemenkeu Sebut Defisit APBN Turun Terlalu Cepat Berbahaya

4 Juni 2020

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Kemenkeu Sebut Defisit APBN Turun Terlalu Cepat Berbahaya

Kepala BKF menyatakan penurunan defisit APBN dilakukan secara bertahap.


Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Akan Melonjak Jadi Rp 1.039,2 T

3 Juni 2020

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Akan Melonjak Jadi Rp 1.039,2 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN 2020 akan meningkat menjadi Rp 1.039,2 triliun.


Penanganan Corona Tak Pasti, Defisit APBN Diprediksi Melebar Lagi

19 Mei 2020

Ekspresi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat bersiap memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Menkeu menyatakan bahwa kinerja APBN mencatatkan defisit Rp289,1 triliun atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Penanganan Corona Tak Pasti, Defisit APBN Diprediksi Melebar Lagi

Defisit APBN 2020 masih dipenuhi ketidakpastian karena wabah Corona alias Covid-19 di Tanah Air tak kunjung usai.


Defisit APBN Hingga Akhir Tahun Diprediksi Sekitar 2 Persen

25 Oktober 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Defisit APBN Hingga Akhir Tahun Diprediksi Sekitar 2 Persen

Defisit APBN 2019 diperkirakan berada di kisaran 2 - 2,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto.


Kepala Bappenas Beri Empat Wasiat untuk Penggantinya

19 Oktober 2019

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang  Brodjonegoro (kanan) bersama jajarannya, saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo Palmerah, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Tempo/Bintari Rahmanita
Kepala Bappenas Beri Empat Wasiat untuk Penggantinya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, Bambang Brodjonegoro punya empat pesan kepada siapa pun yang bakal menduduki posisinya


Kepala Bappenas: Dibayangkan 5 Tahun Lama, Ternyata Cepat

19 Oktober 2019

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Menlu Retno Marsudi (kedua kiri), Menkeu Sri Mulyani (keempat kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kelima kiri), dan Wamenlu AM.Fachir (kiri) serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Luar Negeri berfoto bersama di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat 18 Oktober 2019. Jusuf Kalla mendapat cinderamata lukisan serta kejutan perpisahan dari ASN Kementerian Luar Negeri karena akan purna tugas sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kepala Bappenas: Dibayangkan 5 Tahun Lama, Ternyata Cepat

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengenang kembali lima tahun karirnya menjadi menteri