Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komite Aksi Desak BPJS Diawasi Serikat Pekerja

image-gnews
TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komite Aksi Jaminan Sosial mendesak pemerintah memasukkan peran serikat pekerja dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. "Organ pengawas itu wajib berasal dari tripartit, pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja," ujar Sekretaris Jenderal KAJS Iqbal Said dalam diskusi "UU BPJS: Antara Kebutuhan dan Kenyataan" di Jakarta, Senin 20 Juni 2011.

Menurut dia, dengan masuknya serikat pekerja dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program BPJS tersebut. Pasalnya, dengan diimplementasikannya BPJS, uang ribuan triliun akan terkumpul sebagai dana masyarakat. "Misalnya bantuan sosial seperti Jamkesmas yang rentan di korupsi karena menggabungan antara regulator dan operator yang sama-sama dipegang oleh pemerintah sendiri," jelas Said.

BPJS sebagai pelaksana undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional akan melaksanakan lima program yang terbagi dua program, yakni program jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek antara lain Jaminan Kesehatan, Jaminan Keselamatan Kerja, dan Jaminan Kematian; sedangkan Jangka panjang, yaitu jaminan hari tua dan pensiun.

Menurut Said, yang menjadi fokus tuntutan KAJS salah satunya, yakni jaminan dana pensiun yang wajib diberikan kepada buruh swasta. Sebab, dari data KAJS tercatat hanya terdapat 500 perusahaan swasta yang memberikan dana pensiun dari total 237 ribu perusahaan yang terdaftar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Angka itu memiliki arti tidak sampai satu persen buruh yang berjumlah sekitar 30 juta memiliki dana pensiun."Kita bayar pajak dan pekerja formal kontribusi 27 persen terhadap APBN, tapi kenapa kami (buruh) tidak dapat dana pensiun?" tandas Said.

Untuk itulah KAJS mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU BPJS paling lambat pada 15 Juli mendatang.

RIRIN AGUSTIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

30 September 2022

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (tengah) bersama Anggota DPR Fraksi PKS Muzammil Yusuf (kiri) dan Fahmi Alaydroes (kanan) saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PKS, Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 November 2021. Dalam konferensi pers ini PKS memberikan penjelasan mengenai interupsi yang diabaikan oleh ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna. Fraksi PKS juga memberikan penjelasan mengenai pandangan Fraksi PKS terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

6 September 2022

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani
Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


Serikat Pekerja Berharap Seluruh Buruh di Malang Raya Segera Divaksin

1 Mei 2021

Ilustrasi vaksinasi (Pixabay.com)
Serikat Pekerja Berharap Seluruh Buruh di Malang Raya Segera Divaksin

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Malang berharap seluruh buruh di Malang Raya bisa segera mendapatkan vaksin Covid-19.


Tak Turun ke Jalan pada May Day, SPSI Jawa Barat Fokus Advokasi

30 April 2020

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.S.P.LEM.SPSI) membentangkan spanduk yang akan dibawa saat Hari Buruh Internasional di Sarijadi, Bandung, Jawa Barat, 30 April 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Tak Turun ke Jalan pada May Day, SPSI Jawa Barat Fokus Advokasi

SPSI fokus pada advokasi buruh yang terkena imbas pandemi Covid-19 yaitu buruh yang di-PHK dan yang THR-nya dihapus pada momentum May Day.


Kisah Gerai Jakmart SPSI di Cakung Diserbu Pembeli Pemilik KJP

28 Februari 2019

Gerai Jakmart SPSI L.E.M di di Jalan P. Komarudin, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur, 27 Februari 2019. Gerai ini menyediakan pangan subsidi untuk pemilik KJP dan kartu pekerja. Tempo/Imam Hamdi
Kisah Gerai Jakmart SPSI di Cakung Diserbu Pembeli Pemilik KJP

Sejumlah pangan murah yang dijual di Gerai Jakmart SPSI Logam Elektronik dan Mesin (L.E.M) Cakung, Jakarta Timur menjadi buruan pemilik KJP.


Anies Resmikan Gerai Pasar Murah untuk Buruh di Cakung

26 Februari 2019

Kontrak politik Koalisi Buruh Jakarta dengan Anies Baswedan - Sandiaga Uno. Istimewa
Anies Resmikan Gerai Pasar Murah untuk Buruh di Cakung

Anies janji bangun lebih banyak gerai pasar murah untuk buruh yang serupa di Jakarta.


Serikat Buruh Bertemu Anies Baswedan, Apa Hasilnya?

30 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menjalani rapat pimpinan di Balai Kota Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Serikat Buruh Bertemu Anies Baswedan, Apa Hasilnya?

Perwakilan Serikat Buruh diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta.


UMK Jateng Dinilai Terlalu Rendah, Pekerja Pertimbangkan Gugatan

21 November 2017

Buruh Semarang Menolak Aksi Sosial
UMK Jateng Dinilai Terlalu Rendah, Pekerja Pertimbangkan Gugatan

KSPN Jawa Tengah mempertimbangkan langkah menggugat hasil penetapan UMK Jateng, yang dinilai terlalu rendah.


UMP Jabar 2018, Ini Alasan Perwakilan Pekerja Menolak

30 Oktober 2017

Demo Buruh
UMP Jabar 2018, Ini Alasan Perwakilan Pekerja Menolak

Perwakilan pekerja menolak besaran UMP Jabar 2018 karena dihitung berdasarkan PP 78.


Revisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok

12 Oktober 2017

Diskusi fraksi PKS tentang RUU Penyiaran di ruang fraksi PKS, Nusantara I DPR, Jakarta, 24 Mei 2017. TEMPO/Diko Oktara
Revisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengkritik draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tertanggal 3 Oktober 2017.