Marwan menilai, ketakutan bupati atau walikota terhadap jaksa di daerah mungkin disebabkan oleh keterlibatan kepala daerah dalam sebuah proyek. Di sisi lain, Marwan menduga jaksa di daerah sudah melakukan perlawanan berupa penolakan main mata dengan kepala daerah yang tengah terlibat proyek. "Jadi semacam perlawanan balik karena ada keterlibatan mereka. Mereka tudinglah jaksanya," kata Marwan.
Marwan mengakui, selama ini bagian pengawasan sering mendapat aduan dari masyarakat mengenai ulah jaksa. "Kalau ada data yang lengkap, bagaimana, jaksanya siapa, daerah mana, kapan itu terjadi, silakan adukan," katanya.
Sebelumnya, Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menerima pengaduan soal aksi kotor para jaksa di daerah. Sebagian jaksa dilaporkan memeras kepala daerah, baik yang sedang terhimpit kasus maupun tidak.
ISMA SAVITRI
