Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Minta Pembahasan RUU Intelijen Ditunda

image-gnews
Patrialis Akbar dan Sutanto (kanan). TEMPO/Imam Sukamto
Patrialis Akbar dan Sutanto (kanan). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Rancangan Undang-Undang Intelijen belum siap untuk disahkan pada Juli mendatang. "Karena masih banyak pasal yang kontroversial," ujar anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi PDIP Sidarto Danusubroto dihubungi Tempo, Rabu 30 Maret 2011.

Rancangan Undang-undang Intelijen ini memang menuai banyak protes. Berbagai kalangan menilai, pemberian kewenangan khusus seperti penyadapan dan penangkapan kepada Badan Intelijen Negara, berpotensi melanggar hak asasi manusia. Tak hanya itu, rancangan undang-undang ini juga dinilai telah jauh melenceng dari semangat awal reformasi intelijen yang mengedepankan azas transparansi dan kontrol terhadap lembaga ini. Namun, sejumlah anggota dewan tampaknya ngotot undang-undang ini harus disahkan pada Juli mendatang.

Menurut Darto, dalam pembahasan secara internal di Komisi Pertahanan kemarin, masih banyak silang pendapat mengenai wewenang khusus ini. "Belum ada kesepakatan terutama mengenai wewenang khusus," ujar mantan ajudan presiden Republik Indonesia pertama ini. Ia bahkan menilai, pasal-pasal ini berbenturan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan HAM.

Misalnya soal penangkapan. "Penangkapan itu kan tindakan pro justisia. Orang yang ditangkap harus didampingi oleh pengacara dan memiliki berbagai hak seperti yang tercantum dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)," jelasnya.

Demikian juga dengan wewenang penyadapan. Ia menuturkan, meskipun nantinya BIN harus diberikan kewenangan ini, harus ada mekanisme yang jelas untuk menjamin tidak adanya pelanggaran hak asasi dan hak privasi seseorang. "Harus jelas siapa targetnya, caranya, tujuannya," jelas pria kelahiran Pandeglang 1936 ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menambahkan, undang-undang ini juga belum memenuhi tiga persyaratan undang-undang. "Pertama secara gramatikal harus benar, kedua secara filosofis harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, ketiga secara sosiologis harus diterima masyarakat," ujarnya. Ia juga menilai, masih banyaknya benturan antara rancangan undang-undang ini dengan undang-undang yang lain, menurut Darto, akan membuat banyaknya gugatan terhadap undang-undang ini. "Nanti, belum apa-apa sudah banyak yang menggugat ke  Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung," ujarnya.

Karena itu, ia dan fraksinya meminta pengesahan undang-undang ini ditunda sampai semua pasal yang diperdebatkan selesai pembahasannya. "Membuat undang-undang  ukurannya jangan target waktu, tapi berkualitas atau tidak," ujarnya.

FEBRIYAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

10 Januari 2018

Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk
PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

PDIP butuh dukungan PPP untuk menggenapi syarat mengusung calonnya di pilgub Sumut.


PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

10 Januari 2018

Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama putrinya Puan Maharani dan ketua fraksi MPR Ahmad Basarah (kanan), saat myaksikan pameran dan dokumenter perjalanan mantan ketua MPR Taufik Kiemas, disela-sela acara Kongres IV PDI Perjuangan, di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, 10 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

Sebelumnya nama Ahmad Basarah sempat disebut bakal dicalonkan sebagai wakil gubernur dari PDIP.


PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

10 Januari 2018

Saifullah Yusuf. Dok. TEMPPO//Fully Syafi
PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

Dengan bergabungnya Gerindra ke kubu Gus Ipul, maka koalisi ini merupakan koalisi pertama antara Partai Gerindra dan PDIP dalam pilkada 2018.


Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, PKS Tetap Bergabung dengan PDIP

10 Januari 2018

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat temu jumpa dengan wartawan media nasional di gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, 19 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, PKS Tetap Bergabung dengan PDIP

Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan partainya tetap mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jatim 2018.


PDIP Resmi Usung Puti Guntur Soekarno Dampingi Gus Ipul

10 Januari 2018

Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri atau Puti Guntur Soekarno. Dok.TEMPO/M. Iqbal Ichsan
PDIP Resmi Usung Puti Guntur Soekarno Dampingi Gus Ipul

PDIP memutuskan untuk mengusung Puti Guntur Soekarno setelah mendapat masukan dari Gus Ipul serta pesan dari kiai, alim ulama, dan tokoh masyarakat.


Di HUT PDIP, Jokowi Ingatkan Pejabat Tak Tergiur Tawaran Politik

10 Januari 2018

Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya melihat-lihat pakain di salah satu toko di Mall Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juli 2017. Dalam kunjungannya, terlihat paspampres mengenakan batik. TEMPO/Iqbal Lubis
Di HUT PDIP, Jokowi Ingatkan Pejabat Tak Tergiur Tawaran Politik

Presiden Jokowi mengatakan bahwa kader PDIP dan pejabat pemerintah masih harus bekerja keras karena banyak tugas yang belum usai.


Kesal dengan Hoax, Megawati: Kalau Mau Tempur, Mari secara Jantan

10 Januari 2018

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberi kata sambutan dalam peringatan HUT ke-45 PDIP yang digelar di Jakarta Convention Center, 10 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Kesal dengan Hoax, Megawati: Kalau Mau Tempur, Mari secara Jantan

Megawati menyebut pihak-pihak yang menggunakan hoax untuk menjatuhkan lawan politik sebagai pengecut.


Dukung Saifullah Yusuf, PKS Siap Kerja Sama dengan PDIP

10 Januari 2018

Presiden PKS Sohibul Iman (tengah) bergandeng tangan bersama para calon kepala daerah dari PKS seusai menyerahkan dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dukung Saifullah Yusuf, PKS Siap Kerja Sama dengan PDIP

PKS akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pendukung Saifullah Yusuf di Pilgub Jatim 2018.


HUT PDIP, Hasto Singgung Partainya Biasa Dicurangi di Pilkada

10 Januari 2018

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza
HUT PDIP, Hasto Singgung Partainya Biasa Dicurangi di Pilkada

Hasto Kristiyanto juga menyebut PDIP dikucilkan dan hanya sekedar menjadi ornamen demokrasi selama 32 tahun Orde Baru.


PKB Merasa Ditinggal PDIP di Pilgub Jateng

9 Januari 2018

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKB Marwan Jafar saat mengumumkan dukungan terhadap calon gubernur Sudirman Said dan Ida Fauziah dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa 9 Januari 2018. Tempo/Arkhelaus W.
PKB Merasa Ditinggal PDIP di Pilgub Jateng

Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan partainya merasa ditinggal oleh PDIP dalam pilgub Jateng.