Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pers dan Maluku Media Center (MMC) mendesak aparat, dalam hal ini Kejaksaan Agung, untuk membantu menuntaskan penanganan perkara pembunuhan Ridwan Salamun, reporter Sun TV di Tual, Maluku Tenggara, yang kini masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tual.
“Kami minta supaya tidak berhenti sampai di situ,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, usai menyerahkan bukti baru perkara ke Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung, Jumat (4/3).
Ridwan terbunuh 21 Agustus 2010 lalu saat meliput bentrok Banda Ely versus Fiditan di Maluku. Tiga orang terdakwa dalam kasus itu, Hasan Tamnge, Ibrahim Raharusun, Syahar Renuat, dituntut delapan bulan penjara oleh jaksa penuntut umum pimpinan Javed Oholio dalam persidangan pekan lalu.
Tuntutan yang jauh lebih rendah dari tuntutan maksimal dua belas tahun penjara, dijelaskan Juru Bicara Kejagung Noor Rochmad karena Ridwan saat bentrok berposisi sebagai penyerang, bukan jurnalis.
Namun hal ini dibantah Dewan Pers dan MMC, yang memiliki bukti yang menyatakan Ridwan tewas saat menjalankan tugas jurnalistiknya.
Bambang tak mengelak, Dewan Pers memang kali ini terlambat menyerahkan bukti baru ke Basrief, karena kasus sudah berjalan di persidangan. Sehingga, kata Bambang, Kejaksaan tak mendapat cara untuk memasukkan barang bukti baru ke dalam penanganan perkara.
Meski begitu, Bambang mengklaim Kejaksaan tetap bisa mengusahakan keadilan didapat pihak Ridwan. Apalagi, Basrief sudah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi desakan pengusutan kasus pembunuhan Ridwan, dengan segala keterbatasan Kejaksaan.
“Akan dicari jalan untuk mencapai keadilan itu. Ada beberapa cara, lah. Tapi secara teknis nanti kami dianggap intervensi pengadilan, makanya nggak kami ucapkan di sini,” ujar Bambang.
Dalam kasus pembunuhan Ridwan, Dewan Pers perharap bisa tuntas penanganannya. Sebab, kasus semacam ini bukan kali ini saja terjadi. Yang dikhawatirkan Dewan Pers, ada kemungkinan terbunuhnya Ridwan direkayasa agar wartawan tak berani masuk ke Tual. “Karena wilayah itu diduga banyak kejadian illegal fishing dan macam-macam tindak mafia yang merugikan negara triliunan rupiah,” ucapnya.
Isma Savitri
Iklan
