TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakapolri nantinya diminta jangan orang yang gampang terjebak ikut politik praktis. Sebab, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo akan pensiun pada 2013. Sementara penyelenggaraan Pemilu akan berlangsung 2014 di tengah suasana politik yang memanas.
Terkait hal ini, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyatakan figur Wakapolri kedepan jangan sampai orang yang ikut dalam politik praktis. "Harus ada komitmen kuat agar jangan sampai Wakapolri ikut terseret dalam permainan politik praktis," kata Bambang saat dihubungi Tempo, Ahad (9/1).
Menurut Bambang, kemungkinan Wakapolri ikut terseret politik praktis sangat terbuka. Itu ditunjukan dengan upaya partai-partai dalam memanfaatkan figur maupun institusi kepolisian.
Alih-alih ikut terseret politik praktis, tugas Wakapolri justru memastikan kebijakan dan strategi pengamanan pemilu berjalan lancar. Ini dilakukan agar suasana politik yang panas tidak sampai menciptakan instabilitas keamanan di masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Wakil Kepala Polri Yusuf Manggabarani akan memasuki masa pensiun pada 11 Februari 2011. Sejumlah nama disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Yusuf. Mereka adalah Nanan Sukarna, Imam Sujarwo, dan Oegroseno.
Menurut Bambang proses pemilihan Wakapolri mirip dengan Kapolri, hanya saja tanpa melalui proses fit and profer test di DPR. Menurut dia, proses pengusulan nama akan dilakukan Wanjakti Mabes Polri. Wanjakti akan penjaringan nama-nama calon berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
Penelusuran terhadap nama calon juga dilakukan Wanjakti, baik melalui data intelijen maupun laporan masyarakat. Siapa yang dianggap cocok akan sangat tergantung pada nilai pembobotan semua kriteria. "Setelah ditetapkan namanya, sesuai dengan jumlah yang diminta presiden, nama-nama calon kemudian dikirim ke presiden," ujar Bambang.
Setelah dikirim, Presiden akan menetapkan satu nama yang akan jadi Wakapolri. Dalam memutuskan siapa Wakapolri, presiden bisa saja meminta pandangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Amirullah
