Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi Yudisial Janji Rampungkan Tunggakan Pengaduan  

image-gnews
Eman Suparman. TEMPO/Imam Sukamto
Eman Suparman. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman mengatakan penuntasan tunggakan pengaduan kasus pada periode sebelumnya akan menjadi prioritas di masa kepemimpinannya. "Tunggakan akan kami periksa, petakan untuk dikerjakan. Itu yang paling utama," kata Eman seusai acara pengukuhan dia sebagai Ketua Komisi Yudisial di Jakarta kemarin.

Eman terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial bersama Imam Anshori Saleh sebagai wakil ketua. Dalam pemilihan ketua oleh sesama komisioner, Eman meraih 4 suara, menyisihkan mantan Hakim Agung Abbas Said, yang memperoleh 3 suara. Adapun dalam pemilihan wakil ketua, Imam meraih 4 suara, mengungguli Abbas (2 suara) dan Jaja Ahmad Jayus (1 suara). Eman dan Imam selanjutnya akan memimpin Komisi Yudisial selama 2,5 tahun, sampai ada pemilihan ulang Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial.

Mantan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas berharap kinerja lembaga pengawas para hakim itu akan lebih baik. Komisi Yudisial merupakan komisi yang dibentuk presiden yang salah satu tugasnya adalah menghukum hakim-hakim nakal. Komisi Yudisial memiliki anggota tujuh komisioner. Mereka dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Desember 2010 setelah lolos seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Busyro mengaku tidak mengenal dekat sosok Eman, yang berlatar belakang guru besar hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung. Namun dia, yang kini menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, optimistis bahwa Eman mampu memimpin Komisi Yudisial.

Beberapa hari menjelang pemilihan Ketua Komisi Yudisial, belasan organisasi pegiat antikorupsi dan hak asasi manusia bersuara lantang menolak pencalonan Abbas Said. Menurut Koalisi Pemantau Peradilan, Abbas terlibat dalam konflik kepentingan dengan Komisi Yudisial. Soalnya, Abbas termasuk daftar 31 hakim agung yang mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Gara-gara judicial review yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2006 itu, fungsi pengawasan Komisi Yudisial kini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mereka tak bisa menjatuhkan sanksi keras terhadap hakim bandel.
Hari ini Eman akan memimpin rapat pleno untuk membahas pembagian kerja dan penunjukan koordinator sesama anggota komisioner. 

Koalisi Pemantau Peradilan kembali mewanti-wanti agar Komisi Yudisial tidak menunjuk Abbas Said sebagai koordinator pengawasan hakim. "Bagaimana mau mengawasi kalau dia pernah berada di posisi yang sama," kata Donal Fariz, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Menurut Donal, posisi koordinator pengawasan hakim seharusnya diisi orang yang lebih independen.

Namun Busyro Muqoddas punya pendapat lain. Dia malah mendukung Abbas menjadi koordinator pengawas. Menurut dia, pengalaman Abbas sebagai mantan hakim agung justru akan melengkapi peran enam komisioner lainnya. "Ketika bedah kasus atau laporan, peran Pak Abbas sangat signifikan," kata Busyro.

DIANING SARI 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

6 Januari 2024

Juru bicara  KY Miko Ginting. Foto : LinkedIn
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

30 November 2020

Herman Hery. antaranews.com
Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

Herman Hery, mengatakan Komisi III DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial (KY) mulai Selasa 1 Desember 2020


Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

2 November 2019

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, saat ditemui di Gedung Komisi Yudisial, di Kramat, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama
Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

Hampir separuh dari laporan yang masuk Komisi Yudisial dikirimkan melalui surat (pos).


Disebut Pungli untuk Tenis, 64 Ketua Pengadilan Mengadu ke Polisi

17 September 2018

64 Ketua pengadilan tingkat banding melaporkan salah satu komisioner di Komisi Yudisial (KY) ke Polda Metro Jaya, Senin 17 September 2018. TEMPO/Lani Diana
Disebut Pungli untuk Tenis, 64 Ketua Pengadilan Mengadu ke Polisi

Komisioner KY ungkap keluhan hakim soal pungli untuk kejuaraan tenis di Bali. Para Ketua Pengadilan membantah dan adukan sang komisioner.


Jaja Ahmad Jayus Terpilih Menjadi Ketua Komisi Yudisial

30 Juni 2018

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitri Azhari, saat memberikan keterangan terkait OTT KPK yang menciduk hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Tangerang. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Jaja Ahmad Jayus Terpilih Menjadi Ketua Komisi Yudisial

Seusai terpilih, Jaja Ahmad Jayus mengatakan Komisi Yudisial atau KY punya tugas berat, yakni menjaga peradilan tetap bersih.


KPU Bakal Melaporkan Hakim Kasus PKPI ke Komisi Yudisial

13 April 2018

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M. Hendropriyono (kiri) didampingi sekjen PKPI Imam Ansori Saleh (kanan) menunjukan nomor urut partai PKPI dalam pemilu 2019 saat keluar dari gedung KPU RI, Jakarta, 13 April 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu 2019 dalam rapat pleno terbuka. TEMPO/Muhammad Hidayat
KPU Bakal Melaporkan Hakim Kasus PKPI ke Komisi Yudisial

KPU akan melakukan konsultasi dengan Komisi Yudisial terlebih dahulu.


Kata Ketua KY, Hakim PN Tangerang sudah Lama Masuk Radar KPK

13 Maret 2018

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitri Azhari, saat memberikan keterangan terkait OTT KPK yang menciduk hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Tangerang. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Kata Ketua KY, Hakim PN Tangerang sudah Lama Masuk Radar KPK

Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari mengatakan hakim di PN Tangerang sudah lama masuk dalam radar target KPK.


Hakim PN Tangerang Kena OTT KPK, Begini Tanggapan KY

13 Maret 2018

Anggota Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi. ANTARA FOTO
Hakim PN Tangerang Kena OTT KPK, Begini Tanggapan KY

Hakim dan panitera PN Tangerang terkena OTT KPK pada Senin, 12 Maret 2018.


Komisi Yudisia Usut Putusan Setya Novanto, Golkar Tolak Komentar

20 Oktober 2017

Hakim tunggal Cepi Iskandar, memeriksa dokumen kuasa hukum Setnov, saat memimpin sidang perdana gugatan praperadilan diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 12 September 2017. Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Komisi Yudisia Usut Putusan Setya Novanto, Golkar Tolak Komentar

Komisi Yudisial terima laporan dugaan intervensi Setya Novanto kepada Hakim Cepi Iskandar