Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan bahwa penanganan kasus Hak Asasi Manusia dan penghargaan terhadap keberagaman masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Hal ini disampaikan pimpinan MPR dalam refleksi akhir tahun 2010 MPR, di Jakarta, Selasa (28/12).
Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefudin menyatakan telah terjadi erosi terhadap rasa keberagaman bangsa ini. Kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi di mana-mana. "Pemerintah harusnya menjadi penengah, namun hingga kini terkesannya ada pembiaran," ujarnya.
Dalam konflik yang dianggap memiliki potensi untuk memecah kebhinekaan Indonesia, kata Lukman, Kepolisian seharusnya tampil sebagai representasi pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban. "MPR menilai ini masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," kata Lukman.
Hal senada diungkapkan Ketua MPR Taufik Kiemas. "Harus diimplementasikan walau berat," ujar Taufik. Dia menambahkan, menjalankan kebhinekaan itu harus dengan hati nurani.
Sandy Indra Pratama
Iklan
![Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/01/22/id_813764/813764_720.jpg)
