Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Orang Dukung Status Daerah Istimewa Surakarta  

image-gnews
Komunitas Masyarakat Pendukung Daerah Istimewa Surakarta. TEMPO/Arif Wibowo
Komunitas Masyarakat Pendukung Daerah Istimewa Surakarta. TEMPO/Arif Wibowo
Iklan

TEMPO Interaktif, Surakarta - Sekitar dua ribu masyarakat dari Surakarta dan sekitarnya mengikuti kegiatan peringatan 61 tahun Konferensi Meja Bundar di Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta, Senin (27/12). Dalam kegiatan tersebut, mereka juga mendukung upaya mengembalikan status Daerah Istimewa Surakarta.

Sebelum kegiatan dimulai, ribuan massa yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Pendukung Daerah Istimewa Surakarta tersebut berkumpul di Bundaran Gladak. Mereka berjalan menuju Pagelaran Keraton sembari membawa berbagai spanduk dukungan bagi usaha pengembalian status keistimewaan tersebut. Iring-iringan massa tersebut juga membawa foto Paku Buwana XII serta dimeriahkan pasukan drum band keraton serta kesenian reog.

Beberapa tokoh dari kalangan keraton juga tampak dalam kegiatan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Pengageng Sasana Wilapa Keraton, GRAY Koes Murtiyah bersama suaminya, KP Eddy Wirabhumi. Selain itu, hadir Satriyo Hadinagoro serta Koes Indriyah, yang merupakan adik dari Paku Buwana XIII Hangabehi.

Pada peringatan tersebut, Koes Murtiyah membacakan maklumat Pabu Buwono XII yang diserukan pada 1 September 1945. Maklumat tersebut menyatakan jika Negari Surakarta yang berupa kerajaan bersifat sebagai daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. 

Tak ketinggalan pula dibacakan piagam kedudukan dari Presiden Soekarno kepada Sri Susuhunan Paku Buwana XII dan Sri Mangkunegara VIII sebagai kepala daerah dan wakil kepala Daerah Istimewa Surakarta. 

Menurut Murtiyah, status Daerah Istimewa memang pernah dicabut oleh Presiden Soekarno lantaran terjadi revolusi sosial dari kelompok anti swapraja. "Tapi pencabutan tersebut hanya bersifat sementara," katanya.

Setelah menunggu hingga puluhan tahun, status keistimewaan tersebut tidak kunjung dikembalikan. "Hal itulah yang mendasari kegiatan ini," tambahnya.

Dia menegaskan, pemerintah telah melanggar konstitusi jika tidak mengembalikan status keistimewaan tersebut. Menurutnya, status istimewa bagi Surakarta dan Yogyakarta telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah yang mengecualikan pembentukan komite tersebut di Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, status keistimewaan bagi kedua daerah tersebut telah ditetapkan melalui Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD tahun 1946.

Dia menilai Presiden dan pemerintah tidak memahami persoalan mengenai latar belakang status keistimewaan bagi Surakarta dan Yogyakarta. Dia juga menyesalkan pendapat para ahli sejarah yang cenderung miring terhadap tuntutan pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta.

Sedangkan Ketua DPC Demokrat yang juga merupakan kerabat keraton, KP Eddy Wirabhumi, menyatakan dukungannya terhadap upaya pengembalian status keistimewaan tersebut. Meski demikian, pihaknya tidak akan membawa usaha tersebut melalui jalur politik.

"Kalau dibawa ke ranah politik, justru akan membentur dinding," kata Wirabhumi. Dia lebih sepakat jika masalah status keistimewaan tersebut diperjuangkan melalui jalur budaya serta hukum.

Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, masih enggan berkomentar jauh mengenai usulan tersebut. Sebagai kepala daerah, dirinya mengaku belum pernah diajak bicara mengenai hal itu.

AHMAD RAFIQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Megawati Hangestri Cs Jadi Favorit Juara V-League, Pelatih Red Sparks Beri Pesan Ini ke Suporter Indonesia

6 menit lalu

Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin. Instagram
Megawati Hangestri Cs Jadi Favorit Juara V-League, Pelatih Red Sparks Beri Pesan Ini ke Suporter Indonesia

Pelatih Red Sparks Ko Hee Jin mengapresiasi dukungan suporter Indonesia yang memfavoritkan Megawati Hangestri dan kawan-kawan sebagai juara V-League Korea Selatan.


Pencabutan IUP: Dewan Pers Minta Bahlil Lahadalia Berikan Hak Jawab kepada Tempo

8 menit lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Pencabutan IUP: Dewan Pers Minta Bahlil Lahadalia Berikan Hak Jawab kepada Tempo

Isi putusan dewan pers ihwal pengaduan Menteri Investasi Bahlil atas laporan utama Majalah Tempo terkait nikel.


Nvidia Kembangkan GPU Model Baru, Diklaim Chip Terkuat di Dunia untuk AI

13 menit lalu

Blackwell B200 GPU. Image: Nvidia
Nvidia Kembangkan GPU Model Baru, Diklaim Chip Terkuat di Dunia untuk AI

Nvidia mengklaim kalau GPU teranyar yang dibuatnya ini mampu mencapai kinerja tujuh kali lebih sederhana dibandingkan chip sebelumnya, H100.


7 Film yang Dibintangi Tom Hiddleston, Loki Season 2 Hingga The Night Manager

20 menit lalu

Loki Season 2 dibintangi Tom Hiddleston. Dok. Disney+ Hotstar
7 Film yang Dibintangi Tom Hiddleston, Loki Season 2 Hingga The Night Manager

Tom Hiddleston memulai debut akting profesionalnya pada 2001. Namanya lebih dikenal setelah bermain film dibanding saat menjadi musisi.


Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

28 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang saat rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

KPU RI membuka opsi untuk mengumumkan hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024 lebih cepat. Sejumlah tantangan ini masih harus dihadapi KPU hari ini.


Serba-serbi Cuti Bersama dan Libur Lebaran 2024

29 menit lalu

Daftar tanggal merah bulan Maret 2024 ada sekitar 4 hari, yakni tanggal 11, 12, 29, dan 31 Maret. Berikut rincian hari libur dan cuti bersamanya. Foto: Canva
Serba-serbi Cuti Bersama dan Libur Lebaran 2024

Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama 2024


Pakar Sarankan KPU Buka Isi Perjanjian dengan Alibaba, Ini Alasannya

29 menit lalu

Sidang sengketa informasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (YAKIN) di Komisi Informasi Pusat alias KIP RI pada Selasa, 5 Maret 2024 di Jakarta. YAKIN menggugat KPU soal keterbukaan informasi data Pemilu. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pakar Sarankan KPU Buka Isi Perjanjian dengan Alibaba, Ini Alasannya

Pemohon juga meminta rincian layanan Alibaba Cloud yang digunakan oleh KPU.


Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

38 menit lalu

Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. (FOTO ANTARA)
Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

Fakultas Filsafat UGM menunggu laporan dari para korban untuk penanganan yang lebih tepat dan cepat.


Marak Protes Soal Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri, Bea Cukai: Kami Hanya Pelaksana Permendag

39 menit lalu

Penumpang pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat berlakunya aturan baru bea cukai mengenai pembatasan jumlah barang dari luar negeri dan jastip di Kota Tangerang, 15 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Perdamean
Marak Protes Soal Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri, Bea Cukai: Kami Hanya Pelaksana Permendag

Bea Cukai menyatakan hanya sebagai pelaksana lapangan atas Permendag yang mengatur pembatasan barang bawaan dari luar negeri.


8 Kelompok Tentara Bayaran Populer Di Dunia, Jual Jasa Tanpa Pandang Ideologi

42 menit lalu

Pejuang kelompok tentara bayaran Wagner, termasuk Roman Yamalutdinov (kiri), mundur dari markas Distrik Militer Selatan untuk kembali ke pangkalan, di kota Rostov-on-Don, Rusia, 24 Juni 2023. Intelijen Ukraina, Kyrylo Budanov, mengatakan para tentara bayaran Wagner Group mencoba merebut senjata nuklir Rusia selama kudeta pada 24 Juni lalu. REUTERS/Stringer
8 Kelompok Tentara Bayaran Populer Di Dunia, Jual Jasa Tanpa Pandang Ideologi

Tentara bayaran membentuk kelompok dan berbisnis dengan berbagai negara di dunia. Mereka menjual jasa militer tanpa mempedulikan ideologi