Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Susno Bantah Perintahkan Pemotongan Anggaran Pilkada  

image-gnews
Susno Duadji saat mendengarkan keterangan saksi Mantan Kapolres Bandung Barat AKBP Teddy Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Susno Duadji saat mendengarkan keterangan saksi Mantan Kapolres Bandung Barat AKBP Teddy Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Saksi Ajun Komisaris Besar Polisi Tedi Setiadi mengaku baru mengalami pemotongan anggaran saat menjabat Kepala Polres Kota Bandung Barat dalam dana pengamanan pemilu kepala daerah Jawa Barat 2008. Namun dia tidak berani mempertanyakan mengapa anggaran itu dipotong.

Dalam mempertangungjawabkan anggaran itu, Tedi menyampaikan ke anggotanya kalau ada kekurangan dana di tahap terakhir. "Karenanya, personil juga menerima pengurangan honor," kata Tedi di sidang terdakwa Komisaris Jenderal Susno Duadji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/11).

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran itu, Tedi memerintahkan bendahara satuan kerja untuk membuat laporan sesuai kuitansi yang diberikan Polda Jawa Barat. Pernyataan Tedi itu menimbulkan sindiran dari hakim Haswandi. "Jadi sudah bohong, dibohongi lagi. Bohong kuadrat dong," kata Haswandi.

Dalam audit Bidang Keuangan Polda Jawa Barat, laporan pertanggungjawaban itu diterima. Meski laporan itu fiktif, namun Haswandi memaklumi bila Bidang Keuangan menerima laporan tersebut. Sebab, menurut Tedi, Bidang Keuangan lah yang memotong anggaran. "Bidang keuanganlah  dari awal tahu pemotongan, panteslah hasil laporan diterima," ujar Haswandi.

Namun saat mengejar apakah pemotongan anggaran untuk Bidang Keuangan atau Kapolda yang saat itu dijabat Susno Duadji, Tedi hanya diam. Setelah beberapa detik, dia baru menjawab, "Saya tidak tahu, pak." ujarnya.

Berdasar keterangan Tedi, Polres Kota Bandung Barat menerima dana pengamanan pemilu kepala daerah Jawa Barat 2008 sebesar Rp 754 juta. Duit itu berbeda dengan angka pada kuitansi yang tertulis Rp 1,76 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Susno membantah pernah memerintahkan pemotongan anggaran pengamanan pemilu kepala daerah Jawa Barat 2008. "Saya tidak pernah perintahkan Iwan untuk memotong anggaran," kata Susno. Iwan adalah Kepala Sub Direktorat Akutansi Polda Jawa Barat.

Bahkan Susno mengklaim telah perintahkan bawahannya untuk salurkan dana sesuai kuitansi. "Saya tidak tahu ada pemotongan." Dan untuk cegah pemotongan Sesno mengaku perintahkan Inspektorat Pengawasan Daeran serta Profesi Pengamanan untuk turun ke seluruh wilayah.

Hari ini, Susno menjalani sidang dugaan korupsi dana pengamanan pemilu kepala daerah Jawa Barat 2008. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 27,7 miliar yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Susno diduga memotongnya hingga Rp 8,5 miliar.

Dengan bantahan Susno itu, sidang ditunda hingga Kamis (2/11) dengan agenda mendengar keterangan saksi lainnya.

CORNILA D 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perjalanan Karier Susno Duadji, Dari Kabareskrim Hingga Timnas AMIN

29 November 2023

Komjen Pol. (Purn) Susno Duadji. TEMPO/Dasril Roszandi
Perjalanan Karier Susno Duadji, Dari Kabareskrim Hingga Timnas AMIN

Susno Duadji, kini Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Hukum Nasional disingkat THN Timnas AMIN dari Koalisi Perubahan di ajang kontestasi Pilpres 2024.


Puluhan eks Narapidana Kembali Nyaleg di Pemilu 2024, Pakar Hukum: Bentuk Kegagalan Kaderisasi Parpol

30 Agustus 2023

Bivitri Susanti. Foto : pshk
Puluhan eks Narapidana Kembali Nyaleg di Pemilu 2024, Pakar Hukum: Bentuk Kegagalan Kaderisasi Parpol

Seharusnya parpol memilih sosok tersebut untuk maju dalam Pileg 2024, bukan sosok yang pernah memiliki rekam jejak kelam seperti eks narapidana.


Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI

27 Agustus 2023

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajaran memberikan keterangan saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI

Sebanyak 15 mantan narapidana kasus korupsi masuk ke DCS DPR dan DPD RI untuk Pemilu 2024.


Jelang Pemilu 2024, Lima Orang Mantan Pejabat Polri Gabung Partai Politik

2 Mei 2023

Ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto berjalan dengan Ketua Wanbin Iwan Bule menemui media usai menjalin pertemuan dengan Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 28 April 2023. Pada pertemuan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tersebut membahas perkembangan terbaru dinamika politik jelang Pilpres 2024 dan membuka kesempatan bagi partai yang ingin bergabung dengan koalisinya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jelang Pemilu 2024, Lima Orang Mantan Pejabat Polri Gabung Partai Politik

Baru-baru ini, sejumlah mantan pejabat polri bergabung dengan partai politik. Siapa saja mereka?


Daftar Caleg PKB, Susno Duadji Cerita 3 Kali Ditangkap Anak Buahnya saat Menjabat Kabareskrim

21 Maret 2023

Komjen Pol. (Purn) Susno Duadji. TEMPO/Dasril Roszandi
Daftar Caleg PKB, Susno Duadji Cerita 3 Kali Ditangkap Anak Buahnya saat Menjabat Kabareskrim

Susno Duadji mengklaim dia ditangkap anak buahnya sendiri saat sedang mengusut kasus-kasus besar, termasuk manipulasi pajak Gayus Tambunan.


Eks Kabareskrim Susno Duadji Bergabung dengan PKB, Bakal Maju Pileg Dapil Sumsel 1

21 Maret 2023

Susno Duaji. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Eks Kabareskrim Susno Duadji Bergabung dengan PKB, Bakal Maju Pileg Dapil Sumsel 1

Eks Kabareskrim Susno Duadji bergabung dengan PKB dan bakal maju dalam pemilihan legislatif dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1.


8 Rekam Jejak Henry Yosodiningrat Kuasa Hukum Teddy Minahasa, Sebelumnya Pengacara di Kasus KM 50

22 Oktober 2022

Susno Duadji (kiri) bersama pengacaranya Henry Yosodiningrat. TEMPO/Dwianto Wibowo
8 Rekam Jejak Henry Yosodiningrat Kuasa Hukum Teddy Minahasa, Sebelumnya Pengacara di Kasus KM 50

Henry Yosodiningrat menjadi kuasa hukum Teddy Minahasa, berikut beberapa fakta tentang berbagai kasus yang ditanganinya termasuk KM 50.


4 Perwira Tinggi Polri Ini Dipecat dan Dicopot dari Jabatannya, Siapa Lagi Selain Ferdy Sambo?

27 Agustus 2022

Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo keluar ruangan usai mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Jumat dini hari, 26 Agustus 2022. Sidang Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat Irjen Ferdy Sambo karena melanggar kode etik kepolisian. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
4 Perwira Tinggi Polri Ini Dipecat dan Dicopot dari Jabatannya, Siapa Lagi Selain Ferdy Sambo?

Terdapat beberapa kasus pelanggaran etik oleh perwira tInggi Polri berakhir pencopotan jabatan, bahkan dipecat. Selain Ferdy Sambo siapa lagi?


PBB Coret Nama Susno Duadji dari Daftar Caleg

1 Agustus 2018

Komjen Pol. Susno Duadji. ANTARA/Reno Esnir
PBB Coret Nama Susno Duadji dari Daftar Caleg

Sejauh ini, KPU menemukan ada tujuh bakal caleg yang berstatus mantan napi korupsi.


Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.