Mendagri : Sengketa Pulau Berhala Harus Diuji di Mahkamah Konstitusi
Senin, 29 November 2010 08:16 WIB
Bagikan
Sumber: berhalaisland.blogspot.com
Iklan
TEMPO Interaktif, Batam - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, sengketa Pulau Berhala antara Pemerintah Jambi dengan Kepulauan Riau bisa ditempuh dengan merubah UU dan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. " Jika memang ada yang menuntut ke Mahkamah Konstitusi, pasti ada yang menang" kata Gamawan Fauzi saat ditemui Tempo di Batam, Ahad 28 November 2010 kemarin.
Seperti diketahui, Pemerintah Jambi mengklaim Pulau Berhala adalah milik mereka. Merek atelah menampilkan pulau tersebut sebagai tujuan wisata. Dalam pameran di Sumatera Promotion Center (SPC) Batam Center, stand provinsi Jambi memamerkan tujuan wisata daerah itu.
Gamawan sendiri ke Batam untuk menghadiri rapat kerja kependudukan se Indonesia. Rapat dihadiri tak kurang 497 Bupati dan Walikota. Rapat kerja nasional ini membahas soal akan diterapkan elektronik kartu tanda penduduk seluruh Indonesia.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa
7 Juli 2023
Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa
Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.
Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan
23 Juli 2018
Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan
Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.
Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa
11 Juni 2018
Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa
Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.
Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara
8 Mei 2018
Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara
Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.
Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan
8 Mei 2018
Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan
PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.
Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati
8 Mei 2018
Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati
Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.
Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan
8 Mei 2018
Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan
Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.
Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri
9 April 2018
Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri
Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.
Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB
9 April 2018
Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB
Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.
Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur
9 April 2018
Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur
Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.