Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Belum Cair, Panwas Pilkada Pacitan Pakai Duit Pribadi  

image-gnews
Kantor Panwas Pilkada Pacitan yang berada di Jalan AES Nasution 2, Pacitan. TEMPO/Ishomuddin
Kantor Panwas Pilkada Pacitan yang berada di Jalan AES Nasution 2, Pacitan. TEMPO/Ishomuddin
Iklan

TEMPO Interaktif, Pacitan – Hingga kini dana untuk honor dan kegiatan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pacitan belum juga cair.

“Dalam Pilkada kali ini Panwas mendapat jatah dana Rp 600 juta namun belum turun sehingga terpaksa sementara pakai dana pribadi anggota,” ungkap Ketua Panwas Pilkada Pacitan Bambang Sumi Iwantoro, saat ditemui Tempo di kantornya, Senin (18/10).

Selain membiayai operasional sehari-hari dengan uang pribadi, personel pengawas Pilkada ini juga belum menerima honor. “Rata-rata per bulan, dana untuk honor anggota sekitar Rp 90-100 juta,” katanya. Menurut Bambang, dana sebesar Rp 600 juta yang belum cair tersebut sebenarnya kurang mencukupi untuk kebutuhan Panwas hingga berakhirnya Pilkada.

“Menurut hitungan kami, paling tidak Panwas membutuhkan sekitar Rp 850 juta,” ujarnya. Dana Rp 600 juta itu diperkirakan hanya cukup hingga November padahal perhelatan Pilkada masih berlangsung hingga Desember.

Dengan minimnya dana ini, dia mengatakan, Panwas harus mengencangkan ikat pinggang. “Dengan dana yang sangat terbatas ini, kami terpaksa akan mengurangi beberapa kegiatan misalnya pembentukan kelompok kerja (pokja),” jelasnya. Dalam setiap tahapan kerjanya, Panwas biasanya membentuk pokja.

Namun dia berjanji meski dana terbatas, tidak akan mengurangi fungsi pengawasan Panwas dalam Pilkada.

Bambang menambahkan Panwas juga ikut mengawal pendataan calon pemilih. “Sampai sekarang Panwas juga ikut memantau pendataan Data Pemilih Sementara (DPS) di desa dan kelurahan. Jika ada warga yang memenuhi syarat dan belum didata, Panwas akan melaporkan ke Panitia Pemilihan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa,” paparnya.

Bambang mengatakan meski belum ada dana dari pemerintah, pihaknya tetap menjalankan tugas sebagaimana fungsi dan wewenang yang diatur perundang-undangan. Bahkan Panwas telah membentuk seluruh Panwas Kecamatan (Panwascam) yang mencapai 36 orang yang tersebar di 12 kecamatan dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan dan desa yang mencapai 171 orang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Sesuai aturan, di tiap kecamatan hanya ada tiga anggota Panwascam sedangkan di tiap kelurahan/desa hanya satu PPL,” jelasnya. Total anggota Panwascam beserta personel kesekretariatan dan PPL mencapai 266 orang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Damhudi mengatakan hingga saat ini KPU masih melakukan pendataan calon pemilih. “Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terus mendata warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih,” ucapnya.

Pemutakhiran data calon pemilih dilakukan hingga 21 Oktober dan akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). “Lalu dimutakhirkan lagi hingga 31 Oktober untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT),” tambahnya.

Sesuai Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan setempat, jumlah warga yang berpotensi sebagai calon pemilih mencapai 474.865 orang.

Sesuai jadwal KPU, Pilkada Pacitan akan dihelat 20 Desember mendatang. Hingga kemarin, masih ada satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di KPU. Rencananya hari ini akan ada dua pasangan bakal calon yang mendaftar.

ISHOMUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

22 hari lalu

Personel Brimob Polda Jabar berupaya membubarkan unjuk rasa saat simulasi gabungan pengamanan Pilkada di Indramayu, Jawa Barat, Senin 16 Oktober 2023. Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang diikuti 800 personel gabungan itu untuk meningkatkan kesiapan petugas yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam menangani gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.


Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota


Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada


Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Pendopo Balai Kota, Senin, 31 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.


Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.


Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.


Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, 17 Maret 2020. Mereka membahas penanggulangan virus corona di Ibu Kota. Tempo/Imam Hamdi
Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.


Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, 17 Maret 2020. Mereka membahas penanggulangan virus corona di Ibu Kota. Tempo/Imam Hamdi
Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020


Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

11 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 28 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma
Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.


Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

5 Juni 2020

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.