Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LBH Minta Duit Gubernur Sulsel Diusut

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Makassar - Lembaga Bantuan Hukum  Makassar meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat untuk mengusut uang Rp. 100 juta yang ada di Polres Gowa. "Saya minta Kepala Polda segera mengusut uang pemberian Gubernur ke Polres Gowa itu secara etik," kata Direktur LBH Makassar Abdul Muttalib, Jumat (17/9).

Menurut Muttalib, Polres Gowa tidak dibenarkan mengajukan proposal pengamanan Pilkada ke Pemerintah Propinsi. Sebab, anggaran Pilkada termasuk pengamanan, dianggarkan oleh daerah yang bersangkutan.

"Tidak etis Polres minta-minta uang di Pemprop. Masa ada Wakapolres jadi peminta-minta uang di pemerintah propinsi," katanya. "Harusnya Gubernur juga tak merespon pengajuan proposal itu, apalagi memberikan uang sebagai jawabannya."

Soal uang Rp 100 juta tersebut, Muttalib menduga ,  adanya kepentingan antara Syahrul dan eks Wakapolres Komisaris Yahya Samosir. Apalagi menurut dia, saat itu masih dalam suasana pemilihan bupati.

Karena itu kata dia, Polda harus tetap mengusut untuk apa sebenarnya uang tersebut. "Tidak ada alasan untuk tidak diusut. Apakah uang itu berupa bantuan atau sumbangan pribadi tetap saja tidak dibolehkan, apalagi antar pejabat struktural," ujarnya.

Mantan  Wakil Kepala Kepolisiana Resor Gowa, Komisaris Yanya Samosir, memilih bungkam soal uang 100 itu. Alasannya, bukan lagi urusannya."Saya tidak bisa memberikan komentar lagi. Saya ini sudah di staf Polda sekarang, jadi jangan tanya saya, saya ini sudah sakit,"kata Yahya saat di hubungi Tempo.

Yanya hanya mengatakan, uang itu berdasarkan surat. Namun dia tidak menjelaskan secara pasti soal surat itu."Sudah jangan tanyakan ke saya. Uang itu untuk pengamanan Pilkada, " katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Bagian Operasionl Polres Gowa, Komisaris Hardeny  juga mengaku tak mengetahui soal uang tersebut. "Tanyakan aja sama pimpinan. Saya tidak tahu soal uang itu," kata Hardeni. Sebelumnya Hardeni menyebut, mantan Wakapolres Gowa yang mengurus duit itu kepada Syahrul.

Dia mengatakan, uang tersebut bukan untuk dana pengamanan, sebab anggaran pengamanan sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa sebesar Rp. 600 juta. "Silahkan tanyakan sama Yahya Samosir ya,"ujarnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Polres Gowa Ajun Komisaris Besar Rudi Hananto mengatakan, yang mengurus uang itu adalah Yahya Samosir dan Hardeny. Saat itu kata Rudi, berawal dari diskusi di warung kopi Dotoro Gowa dengan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. "Syahrul langsung merespon usulan Wakapolres," kata Rudi.

Adapun Kepala Polres Gowa, Ajun Komisaris Besar Totok Lisdiarto juga menolak berkomentar lagi soal uang itu. "Nanti malam atau besok kita bicara di kantor ya. Saya tidak ingin bicara di telpon,"kata Totok

SAHRUL

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

43 hari lalu

Personel Brimob Polda Jabar berupaya membubarkan unjuk rasa saat simulasi gabungan pengamanan Pilkada di Indramayu, Jawa Barat, Senin 16 Oktober 2023. Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang diikuti 800 personel gabungan itu untuk meningkatkan kesiapan petugas yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam menangani gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.


Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota


Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada


Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Pendopo Balai Kota, Senin, 31 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.


Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.


Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.


Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, 17 Maret 2020. Mereka membahas penanggulangan virus corona di Ibu Kota. Tempo/Imam Hamdi
Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.


Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, 17 Maret 2020. Mereka membahas penanggulangan virus corona di Ibu Kota. Tempo/Imam Hamdi
Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020


Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

11 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 28 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma
Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.


Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

5 Juni 2020

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.