TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Radjasa, menolak mengatakan kapan sebaiknya TNI diberi hak pilih, apakah pada tahun 2014 atau 2019. "Karena ini (waktunya) berpulang ke Dewan," kata Hatta seusai diskusi Sistem Keamanan Nasional dalam Perspektif Sendi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Lembaga Ketahanan Nasional hari ini.
Menurut Hatta, yang paling penting adalah kepastian apakah Undang-Undang yang berkaitan dengan hak pilih TNI direvisi atau tidak. "Itu berpulang kepada rakyat yang direpresentasikan di Dewan," kata dia.
Namun, Hatta percaya bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, siapa pun dia. "Cuma, TNI dibatasi ketika reformasi berdasarkan Undang-Undang," tambahnya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard
10 Oktober 2016
Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard
Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik.
Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR
10 Oktober 2016
Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika TNI ikut dalam politik praktis.
Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI
7 Oktober 2016
Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus netral.
Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing
4 Oktober 2016
Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing
Menurut Gatot, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya.
Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral
4 Oktober 2016
Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral
Pemberian hak pilih kepada anggota TNI berpotensi memecah belah soliditas TNI.