Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TNI Belum Saatnya Ikut Pemilu 2014  

image-gnews
Ikrar Nusa Bhakti. TEMPO/Ramdani
Ikrar Nusa Bhakti. TEMPO/Ramdani
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ahli politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, menyatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum saatnya ikut serta dalam Pemilihan Umum 2014. Alasannya, antara lain, masih banyak petinggi tentara yang berwawasan politik.

“Sangat mungkin haluan politik para petinggi tersebut akan dipaksakan kepada prajurit di bawahnya,” kata Ikrar kepada Tempo kemarin. Apalagi, ia menegaskan, “Saat ini penguasa negara berasal dari TNI. Saya mendukung TNI ikut Pemilu, tapi bukan 2014.”

Pendapat serupa diungkapkan oleh Direktur Riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Zainal Abidin. Menurut dia, TNI belum layak diberi hak pilih pada Pemilu 2014 karena pengalaman menunjukkan bahwa tentara (dulu disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) hanya merujuk pada satu partai. “Pengalaman tersebut masih menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpolitik di Indonesia,” katanya.

Ikrar dan Zainal mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan Panglima TNI Djoko Santoso di Jakarta kemarin. Seusai upacara serah-terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden di Markas Komando Paspampres, Djoko menyatakan bahwa pihaknya masih akan mengkaji kemungkinan TNI menjadi peserta pada Pemilu 2014.

"Waktunya masih panjang, masih akan dibahas dengan kepala staf angkatan dan para pejabat TNI lainnya," kata Djoko. Bahkan, kalau diperlukan, untuk menentukan sikap tentang hal ini, TNI akan mengadakan penelitian, baik di kalangan internal maupun eksternal. “Wacana tentara menggunakan hak pilih bukan berasal dari TNI,” kata Djoko. "Ini baru wacana yang datangnya dari luar, saya hanya merespons."

Adapun waktu yang tepat bagi tentara untuk ikut serta dalam pemilihan umum, menurut Ikrar, adalah pada Pemilu 2019. Untuk keperluan tersebut, banyak hal harus dipersiapkan. Di antaranya adalah amendemen Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang tentang TNI. “Harus ditambahkan bab khusus mengenai hal ini. Diperjelas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ahli politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, punya pendapat berbeda. Menurut dia, setelah 15 tahun absen, TNI pantas diikutsertakan sebagai pemilih dalam Pemilu 2014. “Saya pikir sudah pantas dicoba,” katanya kemarin. Alasannya, di satu sisi, aparat TNI memiliki tugas menjaga keamanan negara. Namun, di sisi lain, kata Arbi, mereka juga warga negara biasa yang ingin memiliki hak pilih.

“Yang patut diwaspadai adalah adanya upaya dari partai politik peserta pemilu untuk melibatkan aparat TNI sebagai partisan,” kata Arbi. Dalam hal ini, menurut dia, bisa saja terjadi hal seperti pegawai negeri sipil yang banyak dilibatkan dalam pemilihan umum. Untuk itulah diperlukan penegasan aturan yang melarang keterlibatan pegawai negeri maupun TNI jika nantinya mereka diikutsertakan dalam pemilu.

“Sekarang, aturan yang mengikat PNS (pegawai negeri sipil) saja terasa kurang, ini harus dibenahi,” kata Arbi. “Kalau aturannya kurang tegas, aparat TNI juga akan ditarik-tarik oleh orang-orang partai.”

PUTI NOVIYANDA | PINGIT ARIA | DWI WIYANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kopassus Buka Ekspedisi NKRI 2017, Pendaftaran Secara Daring  

22 Mei 2017

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Kopassus Buka Ekspedisi NKRI 2017, Pendaftaran Secara Daring  

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat kembali membuka pendaftaran calon peserta Ekspedisi NKRI 2017.


Konflik Papua, Ray Rangkuti Minta Peran TNI Dibatasi  

5 Oktober 2016

Pangkostrad TNI Letjen Edy Rahmayadi memberi arahan kepada Prajurit Batalion Infantri Para Raider 330 Kostrad saat akan diberangkatkan dalam Satgas Pam (Pengamanan) perbatasan RI-Papua Nugini melalui Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Subekti
Konflik Papua, Ray Rangkuti Minta Peran TNI Dibatasi  

Seharusnya TNI tidak dapat turun tangan dalam mengatasi konflik di tanah tersebut.


Ini Kata Kapolri tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua  

25 April 2016

Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam forum Mahasiswa peduli Rakyat Papua, menggelar Aksi Unjuk Rasa di depan Monumen Pembebasan Irian Barat di Makassar, Sulsel, 10 Oktober 2015. Dalam Aksinya mereka meminta kepada pemerintah Jokowi-JK, menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi di Papau dan membuka ruang demokrasi bagi rakyat papua. TEMPO/Iqbal Lubis
Ini Kata Kapolri tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua  

Ada dua cara penyelesaian: pertama, dengan pendekatan politis; dan kedua, dengan pendekatan hukum.


BIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015  

9 Februari 2016

Kepala BIN Letjen (Purn) Sutiyoso. TEMPO/Imam Sukamto
BIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015  

Pemerintah menegaskan bahwa tindakan tegas tetap harus ada.


Penyerangan Polsek Sinak, TNI AD Tingkatkan Kewaspadaan  

28 Desember 2015

TEMPO/ Machfoed Gembong
Penyerangan Polsek Sinak, TNI AD Tingkatkan Kewaspadaan  

TNI Angkatan Darat juga menyiagakan intelijen untuk pencegahan dini serangan lanjutan.


Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

7 September 2015

Para korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Mereka rata-rata menderita luka tembak di bagian kaki dan tangan terkena serphan peluru. Dari 11 orang yang jadi korban tertembak, ada enam yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi
Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

Menurut Komnas HAM, hampir setiap minggu terjadi kasus kekerasan di Papua.


Mahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Papua  

4 September 2015

Seorang mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua berorasi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Mahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Papua  

Para mahasiswa yang berdemo mengingatkan Jokowi kalau jumlah rakyat Papua yang terbunuh sejak 1 Mei 1963 mencapai 500 ribu jiwa.


TNI Tembak Warga di Timika, Ini Kronologi Versi Warga  

28 Agustus 2015

Prajurit TNI berjaga di kawasan Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua, (16/11). Wilayah tersebut memang kerap mengalami gangguan keamanan. ANTARA/Andika Wahyu
TNI Tembak Warga di Timika, Ini Kronologi Versi Warga  

Penembakan itu dilakukan dua pemuda mabuk yang belakangan diketahui anggota TNI di Mimika


Anak-anak Papua Akan Disekolahkan di Bandung  

14 Agustus 2015

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMA) Lenis Kogoya (kanan) meletakkan batu pertama pembangunan pasar Praha, Sentani, Jayapura, 28 Desember 2014. Dalam kunjungan kerjanya di Papua ini, Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan pasar di Papua yang dipusatkan di pasar Praha Sentani, Kabupaten Jayapura. ANTARA/Evarukdijati
Anak-anak Papua Akan Disekolahkan di Bandung  

Staf Khusus Presiden Jokowi untuk urusan Papua ingin memboyong anak-anak Papua belajar sampai sarjana di Bandung.


KSAD: Kodam Baru di Papua Selesai Januari 2016

30 Mei 2015

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo, beri keterangan pers usai Rapat Pimpinan TNI AD, di Balai Kartini, Jakarta, 8 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
KSAD: Kodam Baru di Papua Selesai Januari 2016

Nama Kodam baru di Papua belum ditentukan. Penetapan nama diserahkan pada masyarakat Papua.