Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Forum Gubernur Dunia Perjuangkan Hak Masyarakat Lokal Atas Hutan

image-gnews
Gubernur Nangroe Aceh Darusallam, Irwandi Yusuf. TEMPO/Tony Hartawan
Gubernur Nangroe Aceh Darusallam, Irwandi Yusuf. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO Interaktif, Banda Aceh - Sejumlah perwakilan gubernur sedunia yang tergabung dalam Governors’ Climate and Forest (GCF) melakukan pertemuan untuk membahas dan merumuskan sejumlah kebijakan yang memperjuangkan hak masyarakat lokal atas hutan.

Foum yang dinamakan GCF Taskforce Metting 2010 itu diselenggarakan di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, 17– 22 Mei 2010.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf selaku tuan rumah mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di California, Amerika Serikat.

“Sebelumnya belum ada hasil konkret. Pertemuan di Aceh untuk merumuskan sesuatu sampai ada hasilnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/05).

Beberapa masalah penting yang akan dirumuskan adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal atas hutan untuk diakui oleh nasional dan dunia internasional dalam project Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD).

Kemudian juga membahas bagaimana teknis menghitung stok karbon dan merumuskan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam project REDD tersebut untuk diimplementasikan.

Menurut Irwandi, pemerintah Aceh telah berkomitmen untuk menjaga hutan sebagai bagian dari penyelamatan lingkungan. Sebagai langkah awal, Pemerintah Aceh telah memberlakukan Moratorium Logging sejak Juni 2007 lalu.

“Saya juga ikut menggagas forum GCF ini, mengusulkan negara yang menjaga hutan harus mendapat penghargaan dan perhatian serius dari dunia,” ujarnya.

Forum GCF ini menjadi penting buat Aceh yang sedang menjalankan program Aceh Green, sebagai upaya untuk membuka kerja sama Aceh dengan masyarakat nasional dan internasional. Juga memperjuangkan pengembalian hak-hak masyarakat lokal dalam mengelola dan menjaga hutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, GCF Advisorand Project Lead, William Boyd, mengatakan dalam pertemuan itu para gubernur akan bertukar pikiran dan diskusi tentang daerahnya. Semuanya dilakukan untuk menemukan sebuah formula dalam menjaga lingkungan secara global.

“Mereka juga membicarakan benefit dan kepentingan masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut William, pertemuan di Aceh ditunggu hasilnya oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama negara yang tergabung dalam GCF. Masyarakat California misalnya, sangat menunggu hasil dari GCF Aceh, untuk mengetahui apa yang diberikan kepada mereka setelah berjasa menjaga hutan lokalnya.

Deputy Secretary for Climate Change and Energy at California Natural Resources Agency, Anthony Brunello, yang mewakili Gubernur California menyebutkan salah satu yang menarik adalah hadirnya tiga perwakilan dari negara Brasil, Amerika Serikat dan Indonesia, yang punya corak daerah masing-masing dengan bermacam-macam partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga hutan. “Nanti dirumuskan bagaimana standar dan kriteria yang baik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.”

Ketua Panitia GCF Taskforce Metting 2010, Husaini Syamaun , mengatakan forum enam bulanan tersebut adalah yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sebelumnya diselenggarakan di Brasil dan California (Amerika Serikat).

GCF awalnya digagas oleh sembilan gubernur/negara bagian yang peduli lingkungan dan hutan dari tiga negara tersebut. Seiring waktu, beberapa daerah kemudian bergabung. “Ada beberapa negara yang ingin bergabung dalam task force kali ini, seperti wakil dari Meksiko, Nigeria, Kanada, Liberia dan Malaysia,” ujar Syamaun.

ADI WARSIDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.


Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri KLH Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, James Sinambela (kiri) pada acara Pencanangan Pengakuan Hutan Adat Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, 30 Desember 2016. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.


KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) berjalan bersama Dirut Tidar Kerinci Agung Hashim Djojohadikusumo (kanan) saat peresmian Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PR-HSD) di Dharmasraya, Sumatera Barat, 29 Juli 2017. Dalam acara tersebut, Tidar Kerinci Agung melepas Harimau Sumatera bernama Leony ke enklosur PR-HSD. ANTARA FOTO
KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.


Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Alat berat membersihkan puing bangunan rumah semi permanen para penambang yang terbakar di daerah aliran sungai Anahoni kawasan pertambangan emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, 18 November 2015. Setelah tambang emas ilegal di gunung Botak ditutup pada hari Sabtu (14/11), pemerintah daerah setempat berencana membangun tambang emas legal di kawasan tersebut. ANTARA/Jimmy Ayal
Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.


Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.


Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.


Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Matahari bersinar melalui pohon-pohon di kawasan hutan lindung Bialowieza, di dekat desa Bialowieza, Polandia 30 Mei 2016. Hutan purba terakhir di daratan Eropa ini memiliki luas 580 mil persegi. REUTERS
Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.


Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan mengenai proses pengolahan sagu saat meninjau kilang sagu tradisional milik warga Sungai Tohor, Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau, 27 November 2014. ANTARA FOTO
Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.


Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.


Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.