Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

NTB Dapat Rp 45 Miliar dari Qatar Charity

image-gnews
Gubernur NTB, KH Zainul Majdi. TEMPO/Panca Syurkani
Gubernur NTB, KH Zainul Majdi. TEMPO/Panca Syurkani
Iklan

TEMPO Interaktif, Mataram – Masyarakat miskin di Indonesia jumlahnya mencapai 60 persen dari jumlah penduduk. Sebagai salah satu upaya dari banyaknya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, United Nations Development Programme (UNDP) bekerja sama dengan Qatar Charity membantu menanganinya.

Semula di Jawa Barat dan Sumatera sudah dikucurkan dana senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 9 triliun. Mulai Kamis (22/4) malam, giliran Nusa Tenggara Barat dibantu US$ 5 juta atau sekitar Rp 45 miliar untuk selama tiga tahun.

Besaran penduduk miskin tersebut disampaikan oleh Team Leader MDGs & Human Development Poverty Reduction Unit Abdurahman Syehbubabakar sewaktu berbicara pada peluncuran Program Pemberdayaan Masyarakat NTB di Pendopo Gubernuran NTB, Kamis (22/4) malam. "Program kami bekerja sama dengan kelompok masyarakat ikut memberdayakan,’’ katanya.

Pihaknya tidak begitu saja menggelontorkan dana kepada masyarakat, namun melalui pengkajian yang mendalam menyangkut kebutuhan masyarakat, kelompok, dan lokasi yang akan disasar. "Setelah itu akan dilakukan diskusi awal menentukan kelompok dan kegiatan yang mendapatkannya,’’ terangnya.

Adapun bantuan dana program tersebut, sekitar 75 persen akan dikucurkan langsung kepada kelompok masyarakat, bisa kelompok tani dan nelayan maupun untuk peningkatan pendapatan masyarakat dari kaum perempuan.

Bentuk riilnya adalah memberikan hibah kepada kelompok masyarakat. Diharapkan pemberian hibah tersebut sangat selektif. "Karena sudah banyak program lain di tingkat masyarakat,’’ ujar Abdurrahman menjawab Tempo.

Dalam waktu tertentu nantinya akan terbentuk dana perwalian masyarakat yang bisa dikelola sendiri oleh masyarakat, tidak tergantung kepada donor.

Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi mengatakan, selama tiga tahun akan mengelola program dengan melibatkan semua kelompok masyarakat. Diharapkan dari pemberdayaan masyarakat tersebut bisa berkembang. "Kalau di sini berhasil akan diadopsi di daerah lain,’’ ujarnya selesai acara. Karena itu NTB melakukan pencarian program yang bisa menjadi model.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Country Director Qatar Charity Hasan Azkur, selama empat tahun terakhir, Qatar Charity sudah menyalurkan dananya sebesar US$ 1 miliar yang diberikan kepada fakir miskin, pendidikan dan lembaga pendidikan, serta penguatan keluarga, desa dan kelembagaan di Sumatera dan Jawa Barat. "Program yang sama juga akan diberikan di sini,’’ ujarnya.

Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia El Mustafa bin Lamleh mengingatkan tujuh strategi mendasar dan meminta agar program yang dilakukan di NTB adalah sama seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia secara nasional.

"Harus sejalan dengan rencana pembangunan Indonesia. Jadi tidak membawa misi sendiri,’’ ucapnya.

Selanjutnya, strategi pemberdayaan sejalan dengan situasi dan kondisi. Juga strategi membangkitkan keikutsertaan masyarakat membangun dirinya dan membangkitkan etos kerja. "Keberhasilan program bukan dari besarnya bantuan tetapi dari tepatnya strategi yang dipilih," jelasnya.

Asisten Deputy Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Wahnarno Hadi menyebut program bantuan ini sebagai terobosan pemerintah yang didukung oleh UNDP dan negara mitra (donor). Di antaranya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. "Upaya pemerintah menyalurkan dana PNPM ke setiap kecamatan Rp 3 miliar,’’ ucapnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia difokuskan tiga upaya di antaranya terhadap kelompok pro-rakyat yaitu bantuan sosial, kelompok pemberdayaan masyarakat, dan kelompok pembiayaan usaha mikro dan mandiri. Kelompok kedua khusus membahas MDGs. "Ketiga adalah menangani kelompok marjinal anak-anak miskin dan terlantar,’’ ujarnya.

SUPRIYANTHO KHAFID

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

22 Oktober 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan World Bank Regional Vice President for East Asia and Pacific Manuela V. Ferro dalam rangkaian pertemuantahunan IMF - World Bank, yaitu IMF Committee Breakfast Meeting, usai pertemuan FMCBG G20 terakhir 12-13 Oktober lalu. DOK KEMENKEU
Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.


Menimbang Modernisasi Alutsista TNI Dengan Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun

30 Mei 2021

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Rapim Kemhan Tahun 2020 juga memamerkan produk - produk Alutsista hasil produksi dari industri dalam negeri baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TEMPO/Subekti.
Menimbang Modernisasi Alutsista TNI Dengan Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun

Pemerintah tengah merancang Perpres modernisasi alutsista untuk jangka panjang hingga waktu 25 tahun. Total anggaran mencapai Rp 1.773 triliun.


Mengintip Anggaran Alutsista TNI 10 Tahun Terakhir

30 Mei 2021

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Rapim Kemhan Tahun 2020 juga memamerkan produk - produk Alutsista hasil produksi dari industri dalam negeri baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TEMPO/Subekti.
Mengintip Anggaran Alutsista TNI 10 Tahun Terakhir

Kementerian Pertahanan mengklaim Presiden Jokowi sudah memberi lampu hijau. Pengadaan alutsista TNI bisa didapat lewat pinjaman asing.


Beredar Draf Perpres Pengadaan Alutsista, Total Anggaran Disebut Rp1.773 T

30 Mei 2021

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Rapim Kemhan Tahun 2020 juga memamerkan produk - produk Alutsista hasil produksi dari industri dalam negeri baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TEMPO/Subekti.
Beredar Draf Perpres Pengadaan Alutsista, Total Anggaran Disebut Rp1.773 T

Saat dikonfirmasi, Kemenhan enggan memastikan kebenaran besaran kebutuhan anggaran alutsista bagi TNI di draft Perpres yang beredar.


Pengadaan Alutsista, Kemenhan dapat Pinjaman Asing Sampai Rp 100 T

30 Mei 2021

Sejumlah Prajurit TNI AD menggunakan kendaraan tempur (ranpur) saat latihan Uji Siap Tempur (UST) Kodam Jaya di Distrik II, Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 18 Mei 2021. Latihan UST yang diikuti 922 Prajurit TNI AD bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pertempuran di wilayah perkotaan dan menguji kesiapan alutsista. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Pengadaan Alutsista, Kemenhan dapat Pinjaman Asing Sampai Rp 100 T

Kemenhan mengatakan sumber dana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sedang dibahas berasal dari pinjaman luar negeri.


Kemenhan Pastikan Perpres Pengadaan Alutsista Sudah Libatkan 3 Matra TNI

30 Mei 2021

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengemukakan ide Masterplan Alutsista untuk 25 tahun ke depan
Kemenhan Pastikan Perpres Pengadaan Alutsista Sudah Libatkan 3 Matra TNI

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan membantah bila penyusunan Perpres alutsista tak melibatkan TNI sebagai pengguna.


Kemenhan Sebut Presiden Jokowi Sudah Setuju Perpres Pengadaan Alutsista

29 Mei 2021

Prajurit TNI AL melakukan latihan tempur anti udara dari atas KRI I Gusti Ngurah Rai di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis,8 April 2021. TNI Angkatan Laut (AL) melaksanakan latihan operasi laut gabungan untuk menguji kesiapsiagaan peralatan tempur atau Alutsista di lapangan. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Kemenhan Sebut Presiden Jokowi Sudah Setuju Perpres Pengadaan Alutsista

Kementerian Pertahanan menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah setuju Perpres pengadaan alutsista dengan skema anggaran pinjaman luar negeri.


Beri Pinjaman 7 Triliun Rupiah, Ini Harapan Jepang Dari Indonesia

21 Oktober 2020

Petugas berjaga dekat foto Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bersama Madam Suga Mariko di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 20 Oktober 2020. Foto tersebut untuk menyambut lawatan Perdana Menteri Jepang dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Beri Pinjaman 7 Triliun Rupiah, Ini Harapan Jepang Dari Indonesia

Kunjungan PM Jepang Yoshihide Suga tidak hanya membahas kerjasama saja, namun juga soal pemberian pinjaman ke Indonesia senilai 50 Miliar Yen.


Pemulihan Pascabencana Indonesia, ADB Beri Pinjaman USD 500 Juta

20 November 2018

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Mensesneg Pratikno (ketiga kanan) menerima kunjungan kehormatan Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao (ketiga kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, 1 Februari 2017. ANTARA FOTO
Pemulihan Pascabencana Indonesia, ADB Beri Pinjaman USD 500 Juta

ADB telah menyetujui pinjaman bantuan darurat senilai US$ 500 juta untuk pemerintah Indonesia.


Dapat pinjaman dari Jepang, Pembangunan MRT Fase 2 Siap Dimulai

31 Oktober 2018

Petugas menyelesaikan pembangunan Terminal Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran HI, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018. ANTARA/Wahyu Putro A
Dapat pinjaman dari Jepang, Pembangunan MRT Fase 2 Siap Dimulai

Pembangunan jalur MRT fase 2 ini akan mendapat banyak kesilitan karena melewati banyak gedung tua dan Sungai Ciliwung.