Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Muhammadiyah Tidak Memilih SBY-Boediono Terungkap

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Surabaya - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin membuka rahasia mengenai keengganan organisasinya untuk mendukung calon Presiden SBY-Boediono dalam pemilu presiden lalu. “Saya kira tidak masalah disampaikan ke media, kita ada buktinya,” kata Din ketika membuka sebuah seminar yang digelar Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur  di Surabaya, Selasa (16/3).

Menurut dia, alasan untuk mendukung pencalonan Jusuf Kalla-Wiranto saat itu bukan didasari alasan pribadinya, tapi lebih pada mandat dari mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia. Mandat itu, kata Din, disampaikan oleh mayoritas DPW Muhammadiyah ketika menggelar sebuah pertemuan di Yogyakarta pada 27 Mei 2008.

“Saat itu, seluruh DPW minta saya menyebut satu calon yang akan didukung Muhammadiyah, tapi saya tidak mau mendikte mereka,” kata Din. Karena tidak mau mendekte inilah, Din lantas mengkategorikan ketiga pasangan calon dengan Jim (J/Jusuf Kalla-Wiranto), lantas Syin (S/SBY-Boediono), dan terakhir, Mim (M/Mega-Prabowo).

Dari tiga kategori ini, Din melanjutkan, ternyata tidak ada satupun yang memilih Mim, sedangkan yang memilih Syin hanya DPW Muhammadiyah Papua Barat, dan sisa seluruhnya memilih Jim.

Sebagai organisasi yang tidak bisa lepas dari politik, Din mengakui, dukungan itu memang mengandung konsekwensi.  “Tidak dapat menteri, ya, tidak apa-apa kan sudah dapat Wakil Ketua MPR,” katanya. Dukungan menjelang pemilihan presiden saat itu, Din menegaskan, memang harus diberikan. “Masa kita minta seluruh warga golput,  kan tidak mungkin," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Din melanjutkan, dukungan Muhammamdiyah dalam politik praktis bukanlah yang pertama. Bahkan, sejak muktamar di Makasar pada 1971 sudah jelas disebutkan bahwa Muhammadiyah tidak bisa berafiliansi dengan partai politik. “Yang tidak boleh dengan partainya, sedangkan dengan politiknya tidak dilarang," katanya.

Saat masih dipimpin Amien Rais, kata Din, nuansa politik juga sangat kentara. Apalagi, Amien dikenal sebagai lokomotif reformasi. Begitu juga saat dipimpin Syafii Maarif, dimana saat kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Muhammadiyah sempat mengundang Megawati Soekarnoputri untuk mendesak agar maju sebagai presiden. Bahkan, saat itu, Muhammadiyah mengeluarkan desakan resmi untuk mendesak Wapres Megawati bangkit mengambil langkah penyelamatan bangsa.

“Saat itu ada pertemuan tanggal 29 Januari, kalau tidak salah pada 2001, saya sendiri yang tanya ke Mega, 'Apakah Bu Mega bersedia jadi Presiden?',” kata Din. Menanggapi hal itu,  Megawati, masih menurut cerita Din,  menjawab bahwa  amanat dari Konggres PDI-P bukan dirinya sebagai Wapres, tapi sebagai Presiden. "Karenanya, saat itu, Muhammadiyah langsung mendukung upaya menaikkan Megawati," kata Din.

ROHMAN TAUFIQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

14 jam lalu

Ilustrasi persiapan Lebaran Ketupat atau Lebaran Syawal. ANTARA/Siswowidodo
Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memprediksi Lebaran jatuh pada Rabu, 10 April 2024, sama dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah


PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

4 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya berjabat tangan usai menggelar pertemuan di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

KPU menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024. Begini tanggapan PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia.


Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

5 hari lalu

Batik Ecoprint dari Kampung Brontokusuman Karangkajen Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

Kampung Karangkajen Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dikenalkan sebagai Kampung Religius jelang Ramadhan atau awal Maret 2024 ini.


Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

6 hari lalu

Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

PBNU mengajak semua pihak bersatu lagi dan Muhammadiyah mengajak masyarakat legawa menerima hasil Pemilu 2024.


Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

6 hari lalu

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama. Foto: Canva
Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

10 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

11 hari lalu

(ki-ka) Pengurus Formas LKSA - PSAA, Jasra Putra bersama pengurus Panti Asuhan Dapur Yatim Baleendah, Devi Susiana dan Komisioner KPAI, Rita Pranawati menjelaskan foto-foto terkait penyergapan panti oleh Densus 88 Anti Teror saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta, 19 Januari 2016. TEMPO/Amston Probel
Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

KPAI mengimbau pelbagai lembaga keagamaan, seperti pesantren, lembaga zakat, dan ormas Islam, membantu mengarahkan kegiatan anak selama Ramadan.


Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

13 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

Pada proses menjelang Pemilu 2024, di kalangan masyarakat telah muncul ketidakpercayaan atau distrust pada lembaga-lembaga tinggi negara, seperti MK.


Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

16 hari lalu

Warga Muhammadiyah melaksanakan salat Tarawih pertama di Masjid Jami Al Huda Muhammadiyah, Tebet Timur, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

Abdul mengatakan, sudah sejak awal di Masjid Muhammadiyah, tidak ada Tarawih dan Tadarus dengan pengeras suara luar.


Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

17 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang hasil Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1445 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

Pemerintah menetapkan awal puasa Ramadan 1445 Hijriah pada Selasa, 12 Maret 2024. Apa saja alasan Menteri Agama Yaqut dalam sidang Isbat?